KAJIAN TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT NOTARIS TANPA MENCANTUMKAN URAIAN TENTANG ADA ATAU TIDAKNYA RENVOI PADA AKHIR AKTA

ANDI N SAHRANY, Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum SKMHT yang dibuat notaris tanpa mencantumkan uraian tentang renvoi, serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur atas SKMHT yang dibuat notaris tanpa mencantumkan uraian tentang renvoi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan melakukan studi peraturan perundang-undangan dan wawancara langsung dengan Responden dan Narasumber. Lokasi Penelitian ini di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan masalah dari suatu fenomena, yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama akibat hukum SKMHT yang dibuat di hadapan notaris tanpa mencantumkan uraian tentang renvoi terhadap akta berdasarkan Pasal 41 UUJNP SKMHT hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan tidak dapat dijadikan dasar pembuatan APHT karena tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUHT, kedua perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur apabila debitur wanprestasi yaitu memberikan perlindungan hukum dengan jalur non litigasi dan jalur litigasi.

The objective of the research is to determine and analyze the legal consequences of SKMHT made by notary without including a description of the existence or absence of renvoi at the end of the deed, as well as to find out and analyze the legal protection of creditors for the SKMHT deed made by notary without including a description of the existence whether or not the renvoi is at the end of the deed. The research uses empirical normative legal research by researching legislation and direct interviews with respondents and resource persons. The location of this research is in Bantul Regency, Yogyakarta Special Region (DIY). This research uses descriptive, with the objective of generating an issue out of a phenomenon related to the applicable rules and regulations. The research found that, first, the legal consequences of SKMHT made by notary without including a description of the renvoi against the deed based on Article 41 of the UUJNP SKMHT will only have the power of proof as unauthentic deed and cannot be used as the basis for making APHT because it is not by Article 15 paragraph (1) UUHT, second if the debtor has been in failure, legal protections can be offered to creditors through both non-litigation and litigation.

Kata Kunci : Notaris, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Terdegradasi. Notary, Power of Attorney for Encumbrance the Mortgage, Degraded.