SINKRONISASI PASAL 12 HURUF A UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DENGAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERKAIT DENGAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN PAILIT TERHADAP JABATAN NOTARIS

EKARANI N, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan pembentuk undang-undang membuat ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN, untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Notaris dapat mengalami kepailitan serta untuk mengetahui dan menganalisis mengenai sinkronisasi Pasal 12 huruf a UUJN dengan Pasal 22 UUKPKPU terkait dengan akibat hukum putusan pengadilan pailit terhadap jabatan Notaris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung dengan wawancara. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa: 1. Dasar pertimbangan pembentuk undang-undang membuat ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN karena Notaris merupakan officium nobile dan jabatan kepercayaan. 2. Penyebab Notaris dapat mengalami kepailitan, yaitu Notaris menjadi debitur di luar jabatannya sebagai Notaris. 3. Tidak ada sinkronisasi antara Pasal 12 huruf a UUJN dengan Pasal 22 UUKPKU. Solusi untuk ketidaksinkronan tersebut yaitu menggunakan asas hukum lex specialis derogate legi generalis. Saran yang diberikan penulis yaitu DPR dan Pemerintah perlu melakukan kajian ulang terkait regulasi kepailitan bagi Notaris. Saran kedua, Notaris apabila memiliki banyak utang dengan kreditur lebih dari satu, maka sebaiknya untuk berusaha segera melunasi utang-utang tersebut.

This study aims to find out and analyze the basic considerations of legislators making provisions of Article 12 letter a of Law of Notary Public, to find out and analyze the causes of Notaries to experience bankruptcy and to find out and analyze the synchronization of Article 12 letter a of Law of Notary Public with Article 22of Law of Bankruptcy and Suspension of Payment related to the consequences the law of the bankruptcy court's decision on the position of a Notary. The type of research used by the author in this study is normative juridical suppoeted by interviews. The data collection method used in this research is by interview and literature study. Based on the results of the study, it was concluded that: 1. The basis for the consideration of the legislators to make the provisions of Article 12 letter a of Law of Notary Public because the Notary is an officium nobile and a position of trust. 2. The cause of the Notary can experience bankruptcy is because the Notary becomes a debtor outside his position as a Notary. 3. There is no synchronization between Article 12 letter a of Law of Notary Public and Article 22 of Law of Bankruptcy and Suspension of Payment. The solution to the discrepancy is to use the legal principle of lex specialis derogate legi generalis. The suggestion given by the author is that the legislators and the government need to review the bankruptcy regulations for Notaries The second suggestion, if a Notary has a lot of debt with more than one creditor, then it is better to try to pay off these debts immediately.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Kepailitan, Notaris, Synchronization, Bankruptcy, Notary.