POTENSI PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAHUNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN OBATDAN VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERSETUJUAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PATEN DI INDONESIA

I YOGIA BATARA L R, Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis potensi pelaksanaan paten oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan vaksin dan obat COVID-19 di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keseimbangan yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam skema pelaksanaan paten oleh pemerintah. Penelitian hukum ini menggunakaan metode penelitian normatif yang mengutamakan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan untuk menganalisis potensi Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dalam pemenuhan vaksin dan obat COVID-19. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama skema Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan vaksin dan obat COVID-19 berpotensi untuk diberlakukan di Indonesia. Landasan dari pelaksanaan skema ini adalah keadaan mendesak bagi kepentingan umum untuk menjamin pelindungan kesehatan publik. Pelindungan kesehatan yang dimaksud, baik preventif melalui vaksin maupu kuratif dengan penggunaan obat. Kedua, untuk aspek keseimbangan dalam pelaksanaan paten oleh pemerintah terwujud dengan adanya pemberian kompensasi kepada pemegang hak paten atas vaksin dan juga obat. Kompensasi ini sebagai konsekuensi dari tereduksinya hak paten dalam konteks hak monopoli yang dimiliki pemegang hak paten atas invensinya tersebut, adanya fungsi sosial yang harus diperhatikan, dan alasan mendesak untuk kepentingan penanganan pandemi COVID-19. Pemberian kompensasi diharapkan dapat menjaga hubungan resiprokal antara pemegang hak paaten dengaan pemerintah

This research aims to analyse and identify the government use potential to fulfil COVID-19 vaccine and medicine necessity in Indonesia. Also, this research is held to analyse the balance in government use scheme that each party should concern about. This research employs a normative legal research method that predominantly relies on laws and regulations along with literature studies to analyse the issue. The data that used in this research resulted from primary, secondary, and terrier legal data. After conducting the analysis, this research comes to conclusion. First, the government use scheme to fulfil vaccine and medicine necessity has the potentially applied in Indonesia. The main reason for government use should be applied is an emergency condition for the public interest. Government use might be one effort to guarantee public health protection. As preventive action by using the vaccine and corrective action by using the medicine. Secondly, the balance between government and patent holder in government use scheme is using compensation. Compensation appears as a consequence of the reduced patent rights. Reduction on the patent rights is in terms of monopoly rights that patent holder has, social function on patent rights, and emergency for COVID-19���¢�¯�¿�½�¯�¿�½s countermeasures. This compensation also expectedly could maintain the reciprocal relationship between the government and the patent holder.

Kata Kunci : Hak Paten, Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, Keseimbangan, Virus COVID-19