The Absence of Popular Control: Dis-orientasi perkembangan kapasitas politik kolektif aktivis pro-demokrasi Indonesia pasca-1998

WILLY PURNA SAMADHI, Prof. Dr. Haryanto; Dr. Aris Arif Mundayat

2021 | Disertasi | DOKTOR ILMU POLITIK

Studi ini mengkaji kinerja politik aktivis gerakan pro-demokrasi di Indonesia setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru 1998. Dengan menggunakan pendekatan politik demokrasi transformatif (transformative democratic politics), studi ini menghadapkan aspek-aspek kapasitas politik para aktivis pro-demokrasi dengan kebutuhan atas bekerjanya kontrol popular secara efektif. Temuan yang terungkap melalui studi ini adalah adanya dis-orientasi para aktivis terhadap pengembangan kapasitas politik yang sesuai dengan kebutuhan membangun kontrol popular. Sudut pandang ini berbeda dari kajian-kajian lain tentang demokratisasi dan masalah-masalah demokrasi di Indonesia. Pada umumnya studi-studi lain mengarahkan perhatian terhadap aspek-aspek pembangunan institusional (crafting democracy), proses konsolidasi demokrasi (consolidating democracy), dan stabilitas politik (politics of order). Kajian lain meyakini pencapaian demokrasi hanya bisa diraih apabila faktor-faktor struktural yang menghambat demokratisasi dapat diatasi. Berbeda dari itu semua, studi ini mengenali demokratisasi sebagai sebuah proses transformasi politik ke arah yang lebih demokratis dan membuka kemungkinan terhadap munculnya masalah-masalah atau situasi yang tak terduga (kontinjen) sekalipun, serta alternatif-alternatif politik yang tersedia sebagai peluang untuk mengembangkan demokrasi. Studi ini berkontribusi terhadap studi demokrasi Indonesia dengan meletakkan persoalan kapasitas politik untuk membangun kontrol popular sebagai bagian tak terpisahkan dari masalah demokrasi. Persoalan dalam demokratisasi bukan hanya disebabkan oleh dominasi elit politik yang memapankan oligarki, akan tetapi karena para aktivis sendiri abai pada pentingnya mengembangkan kapasitas politik kolektif yang mengarah pada pembangunan kontrol popular. Studi ini merekomendasikan agar aktivis pro-demokrasi melakukan re-orientasi pengembangan kapasitas politik dan membangun agenda konsolidasi demos untuk demokrasi kewargaan sebagai alternatif terhadap konsolidasi elit. Para aktivis pro-demokrasi perlu menyusun strategi yang sistematis untuk melakukan penguatan kekuasaan kolektif warga (kratos) melalui asosiasi-asosiasi kewargaan sebagai pengganti pengelompokan konstituen dan voters. Dengan cara itu kontrol popular akan bisa dibangun.

This study examines the political performance of pro-democracy activists in Indonesia after the end of the New Order. Using a democratic transformative politics approach, this study confronts aspects of the political capacity of pro-democracy activists with the need for popular control to work effectively. The findings revealed through this study are the disorientation of activists towards the development of political capacity in accordance with the need to build popular control. This point of view differs from other studies on democratization and problems of democracy in Indonesia. In general, other studies direct attention to aspects of institutional development (crafting democracy), the process of consolidating democracy (consolidating democracy), and political stability (politics of order). Other studies believe that democracy can only be achieved if the structural factors that hinder democratization can be overcome. This study recognizes democratization as a process of political transformation towards a more democratic direction and opens the possibility for the emergence of problems or unexpected situations, and there should be political alternatives that are available as opportunities to develop democracy. This study contributes to the study of Indonesian democracy by placing the issue of political capacity to build popular control as an integral part of the problem of democracy. The problem in democratization is not only caused by the domination of the political elite that establishes the oligarchy, but also because the activists themselves ignore the importance of developing collective political capacity that leads to the development of popular control. This study recommends that pro-democracy activists should opt for re-orient political capacity building and work with an agenda of consolidating demos for civic democracy as an alternative to elite consolidation. Pro-democracy activists need to develop a systematic strategy to strengthen citizen's collective power (kratos) through civic associations as a substitute for constituents and voters. By doing that, popular control will be improved and effective.

Kata Kunci : demokrasi, demokratisasi, kapasitas politik, kontrol popular, democracy, democratization, political capacity, popular control