IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BATANG HARI)

REZA FAHLEVI, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari dan MPPD dalam melaksanakan fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap PPAT di Kabupaten Batang Hari kendala dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Kantor Pertanahan dan MPPD terhadap PPAT di Kabupaten Batang Hari dan implikasi terhadap kendala pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Kantor Pertanahan dan MPPD terhadap PPAT di Kabupaten Batang Hari dan solusinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris (gabungan) yang mana penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. cara pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melaksanakan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder. Bahwa dari hasil penelitian di dapatkan: Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari melaksanakan pembinaan dan pengawasan PPAT di Kabupaten Batang Hari secara fleksibel serta melaksanakan pengawasan PPAT dalam bentuk pemeriksaan ke kantor PPAT namun tidak membuat laporan hasil pemeriksaan dalam bentuk risalah. MPPD Gabungan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo sendiri belum melaksanakan tugasnya untuk membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari dan MPPD Gabungan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo belum dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2018. Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari dan kedua institusi tersebut masih mendapatkan banyak kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PPAT di Kabupaten Batang Hari.

This research aims to find out and analyze the authority of the Batang Hari Regency Land Office and MPPD in carrying out the function of Mentoring and Supervision of PPAT in Batang Hari Regency constraints in the implementation of Mentoring and Supervision by the Land Office and MPPD against PPAT in Batang Hari Regency and implications for the constraints of the implementation of mentoring and supervision by the Land Office and MPPD on PPAT in Batang Hari Regency and its solutions. The type of research used is normative-empirical (combined) research in which this research examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) factually on every particular legal event that occurs in society. The way of data collection carried out in this research is to carry out field research to obtain primary data and library research to obtain secondary data. From the results of the research obtained: The Land Registry Office of Batang Hari Regency conducts the mentoring and supervision of PPAT in Batang Hari Regency flexibly and carries out PPAT supervision in the form of examinations to the PPAT office but does not make a report of the results of the examination in the form. The Joint MPPD of Batang Hari Regency and Tebo Regency itself has not carried out its duties to assist the Batang Hari Regency Land Registry Office in carrying out the task of mentoring and supervision of PPAT. The Land Registry Office of Batang Hari Regency and the Joint MPPD of Batang Hari Regency and Tebo Regency have not been able to carry out construction and supervision as stipulated by Article 5 paragraph (2) and Article 8 of Regulation of Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning No. 2 of 2018. The Land Office of Batang Hari Regency and the two institutions still get many obstacles in the implementation of PPAT mentoring and supervision in Batang Hari Regency.

Kata Kunci : Pembinaan, Pengawasan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)