IMPLIKASI PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP JAMINAN HAK KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL

KRISTINA VIRI, Andy Omara, S.H., M.Pub&IntLaw., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan konstruksi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013, menjelaskan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 terhadap jaminan hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul di Indonesia, serta memahami dan menjelaskan pengaturan terhadap organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta prinsip negara hukum yang demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal. Dalam penelitian ini, penulis melihat sinkronisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Apakah peraturan perundang-undangan di bawah Undang Undang yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bertentangan dengan Putusan ini atau tidak. Hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1) Jika dilihat dari konstruksinya, Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 adalah putusan atas pengujian Undang-Undang dimana Hakim melakukan penafsiran terhadap Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945. Jenis penafsiran yang dilakukan oleh hakim adalah penafsiran historis dan teleologis. 2) Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 mengikat sebagai Undang-Undang sejak dibacakan. Berdasarkan teori hierarki perundang-undangan keberadaan putusan dimenangkan pemberlakuannya dibandingkan peraturan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan putusan ini. Namun demikian, untuk memastikan keabsahan pertentangan peraturan tersebut diperlukan mekanisme pengujian salah satunya di lembaga yudikatif. 3) Pengaturan terhadap organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta prinsip negara hukum yang demokratis adalah pengaturan dengan pendekatan hukum (dan bukan politik). Dimana pengaturan Ormas kembali pada pengaturan badan hukum: yaitu badan hukum yayasan dan perkumpulan.

This research aims to understand and explain the construction of the Constitutional Court's decision Number 82/PUU-XI/2013, explain the implications of the Constitutional Court's decision number 82/PUU-XI/2013 on the guarantee of the freedom of association and assembly in Indonesia, as well as understand and explain the arrangements for the societal organization in accordance with the principles of freedom of association and assembly and the principles of a democratic rule of law. This research uses normative legal research methods and a type of research on the level of vertical synchronization. In this research, the authors analyse the synchronization between Constitutional Court Decision number 82/PUU-XI/2013 with the laws and regulations below it. Whether the laws and regulations under the Law Number 17 of 2013 as amended in Law Number 16 of 2017 which implement it contradict with this Decision or not. This research concluded: 1) When viewed from the construction point of view, Decision Number 82/PUU-XI/2013 is a decision on the judicial review of the Law to Constitution, in which the Judge interprets Article 28 and Article 28 E paragraph (3) of the 1945 Constitution. The interpretation carried out by the judge is a historical and teleological interpretation. 2) Decision Number 82/PUU-XI/2013 is binding as Law since it was read out. Based on the hierarchical theory of legislation, the enforcement of the decision wins compared to the regulations under the Act that contradict with this decision. However, to ensure the validity of the conflicting regulations, it is necessary to conduct Judicial Review. 3) To regulate the societal organization in accordance with the principles of freedom of association and assembly and the principles of a democratic rule of law is with a legal (and not political) approach. Where the regulation of Societal Organization returns to the regulation of legal entities: foundations and associations.

Kata Kunci : Implikasi, Pengujian Konstitusional, Undang Undang Ormas, Hak berserikat dan berkumpul