TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA ATAS DASAR KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DILUAR RUPS (KEPUTUSAN SIRKULER) DI KOTA PONTIANAK

HILARIUS SIGIT E D, Dr. Hariyanto, S.H.,M.Kn.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganailisis tanggung jawab terhadap notaris dalam melakukan pembuatan akta atas dasar keputusan sirkuler dan penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif mencakup beberapa bagian, di antaranya adalah penelitian terhadap asas- asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Data yang telah diperoleh dianasilis secara kualitatif yaitu dengan menggabungkan kedua data tersebut guna memperoleh penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Pertama, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila Notaris telah menjalankan tugas dan jabatannya sudah sesuai dengan ketentuan administratif, maka yang bertanggung jawab merupakan dewan direksi yang menghadap. Notaris baru dapat dimintai pertanggung jawaban ketika membuat akta keputusan sirkuler apabila Notaris dengan tidak cermat memeriksa kebenaran formil dari penghadap sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata. Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana apabila Notaris secara sadar dan sengaja bersama penghadap untuk melakukan suatu tindak pidana pemalsuan data maupun dokumen yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Kedua, penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pembuatan akta notaris sangat dibutuhkan terutama dalam membuat akta sirkuler dimana notaris tidak menyaksikan secara langsung para pemegang saham menandatangani keputusan saham tersebut. Prinsip kehati-hatian notaris termasuk dalam klausula proteksi diri yang merupakan suatu klausula untuk menyatakan bahwa notaris tidak bertanggung jawab apabila ada keterangan palsu ataupun dokumen palsu dari penghadap.

ABSTRACT This research aims to find out and interpret the responsibility of notaries in making deeds on the basis of circular decisions and the application of notary prudence principles in carrying out their positions. This legal research uses normative methods. Normative legal research includes several parts, including research on legal principles, research on legal systematics, legal comparison, legal history and research on vertical and horizontal synchronization standards. The data that has been obtained is qualitatively dianationlis that is by combining the two data to obtain problem solving. The results of this study can be drawn 2 (two) conclusions. First, the Notary cannot be held accountable if the Notary has carried out his duties and position is in accordance with administrative provisions, then the responsible is the board of directors facing. Notary can only be held accountable When making a circular decision deed if the Notary does not carefully check the truth of the formil of the interceptor so as to cause harm to the other party, then the Notary can be held civilly responsible. Notaries can be held criminally accountable if the Notary knowingly and deliberately together with the interceptor to commit a criminal act of falsification of data or documents that cause harm to other parties. Second, the application of the precautionary principle in the activities of making notary deeds is needed, especially in making circular deeds where notaries do not witness directly the shareholders sign the stock decision. The principle of notary prudence is included in the self-protection clause which is a clause to state that the notary is not responsible if there is false information or false documents from the interceptor.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Keputusan Sirkuler, Prinsip Kehati-Hatian