PENYELESAIAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SLEMAN

LEONARD V H, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Sleman, untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Sleman, dan untuk mengkaji dan merumuskan politik hukum ke depan terkait penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat melalui keadilan restoratif di wilayah hukum Polres Sleman. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data primer, dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan, sehingga bahan penelitiannya terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Cara memperoleh data dilakukan melalui penelitian kepustakaan serta melakukan wawancara kepada para penegak hukum, praktisi pembiayaan konsumen, dan ahli hukum pidana. Analisis data menggunakan metode kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan. Pertama, penyidik di lapangan berhadapan dengan ketidakpastian ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dimana Perkap menyimpangi ketentuan dalam KUHAP dan proses perdamaian antara korban dan pelaku dilakukan dengan mempertemukan para pihak beserta pemangku kepentingan lainnya seperti keluarga dan masyarakat setempat. Kedua, kendala formil yang dihadapi oleh penyidik POLRI bersumber daripada ketentuan yang mengatur terkait keadilan restoratif seperti prinsip pembatas yang ambigu dan bunyi ketentuan yang multitafsir dan kendala materiil yang bersumber dari tataran empiris penerapan keadilan restoratif, baik dari para pihak maupun elemen lainnya seperti tuntutan korban yang terlalu tinggi dan intervensi pihak ketiga, dan ketiga, perlu adanya satu pengaturan dalam bentuk undang-undang, minimal peraturan pemerintah untuk melegitimasi keadilan restoratif di masa yang akan datang, sehingga keadilan restoratif memiliki dasar hukum yang kuat dalam penerapannya.

This study aims to determine and analyze the implementation of restorative justice in the settlement of vigilantism by the community in the Sleman Resort Police, to identify and analyze the obstacles faced in the settlement of vigilantism by the community in the Sleman Resort Police jurisdiction, and to examine and formulate future legal politics related to the application of restorative justice in the settlement of vigilantism by the community through restorative justice in the jurisdiction of the Sleman Resort Police. This type of legal research is normative legal research supported by primary data, with a conceptual approach and a comparative approach, so that the research material consists of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. How to obtain data is done through literature research and conducting interviews with experts in state administrative law, criminal procedural law experts, anti-corruption activists and Corruption Eradication Commission investigators. The data analysis used qualitative methods, meanwhile the conclusion was drawn deductively. The conclusion of this study states. Firstly, investigators on duty are faced with uncertainties in the provisions of existing laws and regulations where the Perkap deviates from the KUHAP and the peace process between the victim and the perpetrator is carried out by bringing together the parties and other stakeholders such as families and local communities. Secondly, the formal obstacles faced by POLRI investigators stemmed from the provisions relating to restorative justice such as ambiguous limiting principles and the multiple interpretations of the law and material constraints originating from the empirical level of the application of restorative justice, both from the parties and other elements such as the demands of victims that is too high and third party intervention and thirdly, there needs to be an arrangement in the form of a law, at least a government regulation to legitimize restorative justice in the future, so that restorative justice has a strong legal basis in its application.

Kata Kunci : Main Hakim Sendiri, Keadilan Restoratif, Perdamaian, Penyelidikan dan Penyidikan.