ASAS KEMANFAATAN PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

MAHKOTA SUCI ZAHARA, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kemanfaatan pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana dalam rangka pencegahan Covid-19 di Lapas Klas IIA Yogyakarta serta menganalisis bentuk pengawasan terhadap narapidana yang diberikan asimilasi dan hak integrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normative. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer yaitu data-data yang diperoleh oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan data yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Keseluruh data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penetapan Permenkumham 10 Tahun 2020, dengan memberikan asimilasi dan hak integrasi dapat menurunkan resiko penularan Covid-19 didalam lapas. Kemudian, metode pengawan terhadap narapidana yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dilakukan secara daring. Kelebihan dari pengawasan dari daring adalah dimana antara Pembina dan klien tidak perlu berinteraksi langsung, sehingga menekan penularan Covid-19 namun disisi lain metode tersebut memiliki kelemahan seperti nomor telefon yang tidak valid dan rentan adanya ketidak jujuran dari pihak klien. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa penetapan Permenkumham 10 Tahun 2020 pemberian asimilasi dan hak integrasi telah menekan angka penyebaran covid-19 telah dilakukan beberapa kali penyempuranaan terhadap Permenkumham 10 Tahun 2020, pengawasan dilakukan secara daring dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing narapidana, metode pengawasan ini untuk wilayah Yogyakarta cukup menekan angka residive.

This study aims to determine and analyze the benefits of providing assimilation and integration to prisoners in the context of preventing covid-19 in the Yogyakarta Special Region Prison and analyzing the form of supervision of prisoners who are given assimilation and integration. This research is a normative empirical legal research. The data used are primary and secondary data, primary data is data obtained by the parties concerned and data obtained directly from the field, while secondary data is data obtained from library materials. All data obtained both from field research and library research, then processed and analyzed using qualitative analysis. The results of the research and discussion show that the stipulation of Permenkumham 10 of 2020, by providing assimilation and integration can reduce the risk of transmission of Covid-19 in prisons. Then, the method of controlling prisoners who are given assimilation and integration is done online. The advantage of online supervision is that there is no need for supervisors and clients to interact directly, thereby suppressing the transmission of Covid-19, but on the other hand, this method has weaknesses such as invalid phone numbers and vulnerable to dishonesty on the part of the client. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the stipulation of Permenkumham 10 of 2020 granting assimilation and integration had reduced the spread of covid-19, several improvements had been made to Permenkumham 10 of 2020, supervision was carried out online and adapted to the needs of each inmate, methods of supervision For the Yogyakarta area, it is enough to reduce the residive rate.

Kata Kunci : Asimilasi dan hak Integrasi, Pencegahan Covid, Lembaga Pemasyarakatan.