Pertanggungjawaban Ahli Waris terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Jual Beli yang Dilakukan oleh Pewaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 329/Pdt.G/2018/PN.Cbn)
ALVINDRA RAMADITYA, Dr. RA. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.
2021 | Skripsi | S1 HUKUMPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli yang dibuat terhadap sebidang tanah dalam kasus perkara perdata nomor register 329/Pdt.G/2018/PN.Cbn dan juga pertanggungjawaban Ahli Waris dalam kasus perkara perdata nomor register 329/Pdt.G/2018/PN.Cbn. Penelitian merupakan penelitian normative yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data primer berupa hasil wawancara dengan Narasumber. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggungjawab secara pribadi terhadap Akta Jual Beli yang dibuatnya atas jual beli sebidang tanah sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar peraturan pembuatan Akta Jual Beli terhadap tanah hak milik adat sebagaimana dalam kasus perkara perdata nomor register 329/Pdt.G/2018/PN.Cbn. Selain itu dapat disimpulkan bahwa Ahli Waris dari Musa H. Rodjali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap gugatan perbuatan melawan hukum atas jual beli yang dilakukan oleh Musa H. Rodjali karena berdasarkan hukum waris yang berlaku kepada Musa H. Rodjali yaitu hukum waris Islam, pemenuhan kewajiban pewaris dibebankan kepada harta peninggalan.
This legal study aims to determine and analyze the accountability of land deed makers towards sale and purchase deed that made for a piece of land on civil case with number registry 329/Pdt.G/2018/PN.Cbn and also the accountability of beneficiaries towards tort lawsuit on sale and purchase done by the heir on civil case with number registry 329/Pdt.G/2018/PN.Cbn. This research was done using normative, which is a legal research that using the element of legal normative approach that being supported by primary data which obtained by interviewing expert. It can be concluded from this research that Land Deed Makers is personally responsible for sale and purchase deed that being made by them regarding sale and purchase of a piece of land, thus Land Deed Makers can be held accountable in case it has been proven that the land deed makers violated the law that regulate the process of making sale and purchase deed of a piece of uncertified land as the case on civil case with registry number 329/Pdt.G/2018/PN.Cbn. Furthermore, it can be concluded that beneficiaries of Musa H. Rodjali can not be held accountable for tort lawsuit towards them regarding sale and purchase done by Musa H. Rodjali because based on inheritance law that applied to the inheritance of Musa H. Rodjali which is Islamic Inheritance law, fulfillment of heir�s obligations is charged upon heir�s treasure.
Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Ahli Waris, Perbuatan Melawan Hukum, Akta Jual Beli