Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara Waris Dengan Putusan Akta Perdamaian Pada Perkara Nomor 4846/Pdt.G/2019/Pa.Badg

RINI REKA RENGGANIS, Dr. Khotibul Umam, S.H.,LL.M

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sebab terjadinya kekeliruan majelis hakim dalam mengidentifikasi harta peninggalan dalam Putusan Akta Perdamaian pada Perkara Nomor: 4846/Pdt.G/2019/PA.Badg dan akibat hukum terhadap Putusan Akta Perdamaian tersebut ditinjau dari hukum acara peradilan agama serta teori perlindungan hukum Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative empiris dengan melalui penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian menjelaskan. Pertama, Majelis hakim keliru dalam mengidentifikasi harta peninggalan pewaris dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor: 4846/Pdt.G/2019/Pa.Badg, dalam prosesnya belum sampai pada pemeriksaan perkara para pihak bersepakat untuk berdamai dalam agenda mediasi yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian dan ditetapkan oleh majelis hakim dalam akta perdamaian tanpa mengidentifikasi dan memeriksanya terlebih dahulu. Kedua, Akibat hukum terhadap putusan Akta Perdamaian waris atas harta yang bukan milik pewaris ditinjau dari hukum acara peradilan agama serta teori perlindungan hukum antara lain Pertama Ditinjau teori pendekatan keilmuan dan teori ratio decindendi akibat hukum atas putusan akta perdamaian tersebut adalah dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, hal tersebut pula telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1860 KUHPerdata, sehingga Putusan Akta Perdamaian Dapat dimintakan untuk dibatalkan. Kedua, ditinjau dari teori perlindungan hukum akibat hukum atas akta Perdamaian tersebut adalah tidak tercapainya tujuan hukum serta fungsi hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

This study aims to find out and analyze the causes of magistrate error in the identification of the Deed of Peace Decision on Case Number: 4846/Pdt.G/2019/PA.Badg and the legal consequences of the Deed of Peace Decision in terms of the concepts and theories of religious courts procedural law and law protection theory. The research methods of this study were empirical normative law research methods through field research and library research. The data obtained was carried out qualitatively and then in the form of a logical and systematic description, then analyzed to obtain the problem solved, the conclusions were drawn from general to specific matters. The results of the study explain that, first, the magistrate erred in identifying the inheritance of the heirs in the Decision on the Deed of Peace Number: 4846/Pdt.G/2019/Pa.Badg, in the case that the author examined, the trial process has not yet reached the examination of the case, but the parties in the mediation agenda agreed to make peace as outlined in the peace agreement and determined by the panel of judges in the deed of peace, in this case the judge assumes that because of there is already a peace agreement, the obligation of the judges is only to ratify the deed of peace that has been made by the parties without examining the subject matter. Second, the legal consequences of the decision of the inheritance Peace Deed on assets that do not belong to the testator in terms of the procedural law of the religious courts and the theory of legal protection are First, in terms of the scientific approach theory and the ratio decindendi theory, the legal consequences of the peace deed decision can result in losses towards other people. Second, in terms of the theory of legal protection, the legal consequences of the Peace deed are not achieving the legal objectives and legal functions to provide legal protection to the community.

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Waris, dan Perlindungan Hukum