COMPARATIVE ANALYSIS: THE BUYER'S RIGHT TO RECEIVE SUBSTITUTION OF GOODS AS A RESULT OF FUNDAMENTAL BREACH OF CONTRACT COMMITED BY THE SELLER IN A CASE OF NON-CONFORMITY OF GOODS FROM THE PERSPECTIVE OF THE UNITED NATION CONVENTION ON CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL SALES OF GOODS (CISG) AND INDONESIAN LAW
ARDHITO ANANDA PUTRA, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.
2021 | Skripsi | S1 HUKUMPenelitian Hukum ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan memahami perbedaan persyaratan untuk meminta barang pengganti oleh pembeli kepada penjual, dari perspektif United Nation Convention on Contract for the International Sales of Goods (CISG) dan Hukum Indonesia dengan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai hukum yang bersangkutan. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif. Di dalamnya terdiri dari literatur terkait seperti buku dan jurnal serta literatur pendukung lainnya yang akan mendukung penelitian hukum ini. Data tersebut akan menjadi data sekunder. Data tersebut akan dianalisis dengan metode deskriptif yang akan dianalisis dengan studi kasus penjualan barang. Hasil penelitian hukum ini adalah (1) Adanya batas tertentu bagi pembeli untuk meminta barang pengganti dalam hal terjadi ketidaksesuaian barang yang diterima berdasarkan CISG. Persyaratan yang harus diperhatikan oleh pembeli, yaitu dengan melihat Pasal 35 CISG untuk menentukan apakah ada ketidaksesuain barang dan Pasal 25 CISG untuk menentukan apakah ketidaksesuaian tersebut merupakan wanprestasi yang fundamental atau tidak. Jika ada fundamental wanprestasi, maka pembeli berhak meminta penggantian barang sesuai dengan Pasal 46(2) CISG. (2) KUHPerdata Indonesia tidak mengenal wanprestasi yang fundamental, meskipun beberapa unsur wanprestasi fundamental CISG terdapat juga dalam KUHPerdata. Upaya hukum untuk meminta barang pengganti, tersedia dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia dan persyaratannya tidak serumit yang ditetapkan dalam CISG.
This Legal Research is aimed to acquire deeper comprehension and to understand the different requirements to request substitution of goods by the buyer to the seller, from the perspective of The UN Convention on contracts for International Sale of Goods (CISG) 1980 and Indonesian Law with Indonesia Civil Code and Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection as the concerned law. The legal research uses normative approach. In which it consists of related literature such as books and journals and other supporting literature that would support this legal research. The data will be secondary data. The data will be analyzed with descriptive method in which the literature and laws will be analyzed with the case studies and in this legal research is sales of goods case studies. The result of this legal research is that (1) There are certain thresholds for buyer to request substitution of goods in a case of non-conformity under the CISG. The requirements that must be established by buyer are mainly by looking at Article 35 of CISG to determine whether there is non-conformity of goods and Article 25 of CISG to establish whether the non-conformity is amount to a fundamental breach of contract or not. If a fundamental breach exists, the buyer has a right to request substitution of goods pursuant to Article 46(2) of CISG (2) Indonesia Civil Code does not recognize fundamental breach of contract, although some elements of CISG's fundamental breach of contract are exist in Indonesia Civil Code. The remedy for buyer to request substitution of goods is available under Indonesia Consumer Protection Law and the requirements is not as complicated as set out in CISG.
Kata Kunci : Sales of Goods, Conformity of Goods, Rights and Obligations