PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PURNA TUGAS SEBAGAI TURUT TERGUGAT DALAM GUGATAN PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 559/PDT.G/2018/PN.SBY)

RIO VERTY N MELIALA, Dr. Hartini, S.H., M.Si

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris purna tugas sebagai turut tergugat serta tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris penerima protokol dalam perkara pembatalan Akta hibah wasiat dalam Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PN.Sby. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif dan hasil analisis disajikan secara deskriptif melalui pendekatan undang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (the case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Notaris purna tugas sebagai turut tergugat dalam perkara pembatalan Akta hibah wasiat dalam Putusan Nomor 559/Pdt.G/2018/PN.Sby bahwa notaris hanya sebagai pelengkap sebuah gugatan yang diajukan oleh penggugat serta tunduk dan patuh dalam isi putusan. Pada pembatalan Akta hibah wasiat yang dibuat oleh Notaris pendahulunya, Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta atas protokol notaris yang diterimanya. Notaris penerima protokol hanya melayani panggilan dan memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan. Peranan Majelis Kehormatan Notaris untuk memberikan perlindungan berupa izin atau persetujuan pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Perlindungan hukum juga diberikan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi Notaris sebagai pengayoman untuk memberikan nasihat dan konsultasi hukum bagi notaris.

This research is aims to determine and analyze the responsibilities of the Notary pension as a defendant as well as the responsibilities and legal protections of the protocol holder notary in cancellation lawsuit of grant deed on judicial decision Number 559/Pdt.G/2018/PN.Sby. This research used normative juridical that carried out through literature. The research produces data which is then processed using qualitative analysis methods and the results of the analysis are then presented descriptively through a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the responsibility of a retired Notary as a co-defendant in the case of cancellation of the Deed of Will grant in Decision Number 559/Pdt.G/2018/PN.Sby that the notary is only as a complement to a lawsuit filed by the plaintiff and submits and obeys the contents of the decision. In the cancellation of the deed of will grant made by the predecessor Notary, the Notary receiving the protocol is not responsible for the substance or content of the deed of the notarial protocol he received. Notary recipients of the protocol only attend the invitation of court and have an obligation to provide information. The role of the Notary Honorary Council is to provide protection in the form of permits or approvals for examinations or investigations by the competent authorities. Legal protection is also provided by the Indonesian Notary Association (INI) as a forum for notary organizations to provide legal advice and consultation for notaries.

Kata Kunci : Notaris Purna Tugas, Notaris Turut Tergugat, Pembatalan Akta Hibah Wasiat