Relasi Aktor dalam Kebijakan Pembangunan kota : Studi Kasus kebijakan Program Reklamasi Pantai di Kota Makassar

SAKINAH NADIR, Prof. Dr. Yeremias T. Keban

2021 | Disertasi | DOKTOR ILMU POLITIK

Studi ini mengkaji tentang politik pembangunan kota terkait dengan adanya kebijakan pembanguana yang melibatkan beragam aktor dan kepentingan didalamnya. Dengan mengambil kasus kebijakan program reklamasi pantai di kota Makassar. Persoalan kunci yang dieksplorasi dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana pengaruh aktor-aktor dominan terutama aktor negara dan aktor swasta dalam kebijakan pembangunan. Fokus penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis jejaring dan relasi informal maupun personal yang mempengaruhi arah dan implementasi kebijakan pembangunan kota. Untuk menjelaskan dan memberi makna terhadap temuan-temuan penelitian, studi ini menggunakan kerangka pendekatan new institutionalism yang dikembangkan oleh Grubovic dan teori Advocacy Coalition Framework. Sementara itu spatial planning dipergunakan sebagai konsep pendukung. Cara kerja dalam penelitian ini mengikuti tata aturan penelitian kualitatif (qualitative research) dengan menggunakan studi kasus sebagai jenis penelitian. Pilihan program reklamasi sebagai kebijakan pembangunan kota di Makassar sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena tersebut. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aktor swasta memberi pengaruh besar dan menjadi aktor dominan dalam kebijakan reklamasi pantai di Makassar yang seharusnya menjadi otoritas aktor negara. Untuk mendapatkan posisi tersebut aktor swasta membangun relasi-relasi informal dengan aktor pemerintah terutama individu-individu dari aktor pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan besar dalam menentukan keberlangsungan kebijakan reklamasi. Melalui relasi-relasi informal, aktor swasta berupaya memanfaatkan nilai-nilai kultural yang ada dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar yang masih kental mempengaruhi sistem pemerintahan di Makassar. Nilai budaya Bugis- Makassar yang senantiasa berupaya menjunjung tinggi dan menghormati pentingnya relasi kekeluargaan dan komunitas menjadi pintu masuk bagi aktor swasta untuk mengikat komitmen aktor pemerintah. Komitmen yang terbangun antara dua aktor tersebut, bagi pihak swasta untuk memastikan posisi dan keberlanjutan investasinya, sedangkan bagi aktor pemerintah dalam hal ini tokoh penting dalam kebijakan memastikan jaminan keberlangsungan kepentingan mereka dalam menjaga relasi-relasi sosial dan membagi sumberdaya kepada anggota keluarga atau orang-orang terdekatnya. Relasi yang terbangun dari kedua aktor tersebut mampu menjadi kekuatan shadow state yang tidak terlalu nampak di permukaan tetapi memberi pengaruh besar terhadap kebijakan reklamasi di Makassar melalui otoritas negara

This study examines the politics of urban development related to the existence of development policies that involve various actors and interests in it by taking the case of the policy of the coastal reclamation program in the city of Makassar. The key issue explored in this study is how the dominant actors, especially state actors and private actors, influence development policies. This research lies in analyzing the informal and personal networks and relationships that influence the direction and implementation of urban development policies. This study uses the new institutionalism approach framework developed by Grubovic and the Advocacy Coalition Framework theory. Meanwhile, spatial planning is used as a supporting concept. The way of working in this study follows the rules of qualitative research ( qualitative research) using case studies. The choice of the reclamation program as a city development policy in Makassar is a case to be studied in-depth to uncover the reality behind this phenomenon. The main finding in this study shows that private actors have a significant influence and become the dominant actor in coastal reclamation policies in Makassar, which should be the authority of state actors. To get this position, private actors build relationships in the informal space by utilizing the closest people to policymakers (kinship ties). Through informal relationships, private actors try to take advantage of the cultural values Bugis-Makassar society which still strongly influences the government system in Makassar. The Bugis-Makassar cultural values that always strive to uphold and respect the importance of family and community relations are the entrance for private actors to bind government actors' commitments. The commitment built between the two actors is for the private sector to ensure the position and sustainability of its investment, while for government actors, in this case, actual critical figures in policy, to ensure the continuity of their interests in maintaining social relations and sharing resources with family members or people. Closest The relationship between the two actors can become a shadow state power that is not too visible on the surface but has a significant influence on the reclamation policy in Makassar through state authorities.

Kata Kunci : Relasi Aktor, Advocacy Coalition Framework, Spatial Planning, Reklamasi.