Perbandingan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Selama Pandemi COVID-19 Pada Kebijakan PSBB dan PPKM di Provinsi DKI Jakarta

RIFQY MAULANA AZHAR, Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LLM.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari Penelitian Hukum ini untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perkembangan sanksi administratif pada era Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat pandemi COVID-19 dan bagaimana keefektivitas sanksi tersebut sebagai instrumen pencegahan persebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, baik sanksi PSBB dan PPKM sama-sama berfokus sanksi administratif dimulai dari berdasarkan pelanggaran teringan hingga terberat, kelebihan sanksi administratif dapat dilakukan langsung oleh pejabat administrasi tanpa menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu walaupun dalam PPKM terutama PPKM darurat juga menggunakan hukum pidana; Kedua, dalam sanksi harusnya sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat, selain itu, tingkat keberhasilan sanksi tergantung dengan ketegasan pemerintah daerah setempat dalam menerapkan kebijakan.

The purpose of this legal research is to study and analyze how the development of administrative sanctions in the Large Scale Social Limitation (PSBB) and Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) era during the COVID-19 pandemic and how the effectiveness of these sanctions as an instrument to prevent the spread of COVID-19 in DKI Jakarta Province. This research is a normative juridical research, which is carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and non-legal materials. The data analysis technique used is a qualitative descriptive method with a statutory approach. The results of this study indicate that; First, both PSBB and PPKM sanctions focus on administrative sanctions starting from the lightest to the heaviest violations, excess administrative sanctions can be carried out directly by administrative officials without waiting for a court decision, although in PPKM especially emergency PPKM also uses criminal law; Second, the sanctions should be in accordance with the level of community capacity, in addition, the success rate of sanctions depends on the firmness of the local government in implementing policies.

Kata Kunci : COVID-19, PSBB, PPKM, Sanksi Administratif