BANK DUNIA, INVESTASI SOSIAL, DAN PEMENUHAN HAK SOSIAL: STUDI KASUS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI INDONESIA

AYU NURFAIZAH, Drs. Mulyadi, MPP. Ph.D

2021 | Skripsi | S1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Setiap tahun terjadi peningkatan anggaran, komponen dan cakupan pada Program Keluarga Harapan (PKH). Klaim keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari peran Bank Dunia dalam implementasinya. PKH merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang disponsori oleh negara dan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memenuhi hak sosial di Indonesia. Meskipun begitu, pemenuhan hak sosial dalam PKH tidak bersifat universal tetapi menyasar kelompok tertentu. Ini merupakan kontradiksi dari prinsip dasar mengenai hak sosial itu sendiri. Penelitian ini menganalisis peran dan pengaruh Bank Dunia pada PKH serta mengaitkannya dengan perwujudan hak sosial di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah difusi kebijakan dan kebijakan cepat (Fast Policy). Selain itu, studi ini juga menggunakan konsep investasi sosial untuk menganalisis PKH. Studi ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode tinjauan literatur sistematis. Sumber data merupakan data sekunder dan penelitian terdahulu yang didapatkan dari laporan lembaga resmi pemerintah dan non pemerintah, hasil riset dan publikasi, serta dokumen-dokumen terkait lain. Penelitian ini berargumen Bank Dunia berperan signifikan dalam pengembangan PKH di Indonesia melalui bantuan finansial dan teknis. Bantuan Bank terhadap PKH termasuk pada operasi Program-for-Results (PforR) yang menyasar langsung operasional, teknis, dan tujuan program. Melalui PforR, Bank Dunia dapat mengontrol kebijakan PKH secara langsung melalui bantuan teknis maupun bantuan finansial. Pengaruh Bank Dunia pada PKH dan perluasan hak sosial tidak dapat dilepaskan dari akar neoliberal. Pemenuhan hak sosial pada PKH merupakan perluasan hak sosial yang bersifat pragmatik. Terdapat empat ciri perluasan hak sosial pragmatik pada PKH. Pertama, penyalinan kebijakan, desain PKH merupakan hasil dari difusi kebijakan bantuan tunai bersyarat atau conditional cash transfer (CCT) dari Amerika Latin yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia termasuk di Asia Tenggara pada Indonesia dan Filipina. Kedua, pemberlakuan hukum dalam pelaksanaan, PKH mengontrol secara ketat pelaksanaan hak dan kewajiban KPM, KPM yang tidak memenuhi kewajiban akan disanksi dan dicabut haknya. Ketiga, penggunaan anggaran sosial yang minim, meskipun setiap tahun terjadi peningkatan anggaran PKH tetapi persentase dari total pengeluaran pemerintah tetap kecil. Keempat, tendensi peningkatan modal manusia melalui investasi sosial yang berpotensi melakukan rekomodifikasi atas hak sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH or Family Hope Program) has been expanding the budget, components, and coverage every year. This claim of success wont be separated from big role of the World Bank on the implementation. PKH is part of state sponsored social protection program and basically an effort to fulfill the social rights. However, provision of social rights on PKH target on certain groups. It's shows a contradiction of the basic principle of social rights itself. This study examines the role and influence of the World Bank on PKH implementation and its impact on social rights. This study employs policy diffusion theory and fast policy theory. In addition, it also uses social investment theory to analyze PKH. This study is qualitative research using case study approach through systematic literature review methods. Data collected from previous research and secondary data through official government and non-government agencies report, research and publication, and other related documents. This study argues there is significant role of the World Bank on PKH implementation and development through its financial and technical support. The Bank assistance on PKH belongs to Program-for-Result (PforR) operation and aims to direct operational, technical, and program goals. By means of PforR, the Bank directly controls PKH policy through financial and technical assistance. The Bank influences on PKH and social rights expansion bound by it neoliberal roots. PKH provides pragmatic social rights expansion. There are some characteristics of pragmatic social rights expansion. First, copying of policy, PKH policy design was result from America Latin conditional cash transfer (CCT) policy diffusion to around the world, including Southeast Asia in Indonesia and Filipina. Second, enforcing penalties on its implementation, PKH tightly controls the implementation on right and duty of KPM, KPM will be sanctioned or have their right abolished if they could not fulfill their duties. Third, low level of social spending, although the PKH budget rises every year, but the percentage of total government spending remains small. Fourth, emphasis to increase human capital development through social investment which has potentially perform re-commodification of social rights.

Kata Kunci : PKH, Bank Dunia, investasi sosial, hak sosial, rekomodifikasi