Extradition in Absence of a Treaty between Indonesia and Partner States

ADINDA WIDYA KIRANA, Devita Kartika Putri, S.H., LL.M

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Pertumbuhan kegiatan transnasional di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi sejalan dengan pertumbuhan kejahatan transnasional di dunia. Kejahatan tanpa batas ini menciptakan situasi dimana tersangka penjahat berada di wilayah negara lain atau menjadi buronan. Dalam situasi seperti ini, kerja sama internasional antar negara, seperti ekstradisi sebagai salah satunya, diperlukan untuk menyerahkan buronan kepada negara tempat kejahatan itu semula terjadi. Diperlukan perjanjian bilateral atau multilateral untuk melakukan ekstradisi. Negara tidak serta merta memikul kewajiban untuk melakukan ekstradisi jika tidak ada perjanjian internasional. Namun, ada kasus dimana negara secara sukarela menyerahkan buronan meski tidak ada perjanjian ekstradisi yang berlaku. Penelitian hukum ini bertujuan untuk memahami bagaimana ekstradisi dilakukan tanpa perjanjian dan tantangan dalam prosesnya. Penelitian Hukum ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan komparatif karena penelitian ini menganalisis tiga kasus proses ekstradisi yang dilakukan dengan perjanjian bilateral dan tiga kasus yang dilakukan tanpa perjanjian bilateral. Penelitian Hukum ini menyimpulkan bahwa pertama, proses ekstradisi dengan perjanjian bilateral dilakukan sesuai dengan Hukum Ekstradisi Indonesia sedangkan proses ekstradisi tanpa perjanjian bilateral menitikberatkan pada asas timbal balik sebagai dasar hukum utama. Kedua, memiliki perjanjian bilateral penting untuk membuat proses menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan mengeluarkan anggaran yang lebih rendah bagi pemerintah untuk dikeluarkan.

The growth of transnational activities in the field of information, communication, and transportation is in line with the growth of transnational crimes in the world. These borderless crimes create situations where a suspected criminal is located in another state�s territory or becomes a fugitive. In this situation, international cooperation between states, such as extradition as one of them, is needed to hand over fugitives to the state where the crime originally occurred. Bilateral or multilateral treaties are needed to conduct extradition. States do not necessarily bear an obligation to do extradition if there is no treaty existed. However, there are cases where states had voluntarily handed over fugitives even when there is no extradition treaty applicable. This Legal Research aims to understand how extradition is conducted without a treaty and the challenges within the process. This Legal Research was conducted based on normative legal research with a case study and comparative approach since this research analyzed three cases of extradition process that were conducted with a bilateral treaty and three cases that conducted without a bilateral treaty. This Legal Research concluded that firstly, the extradition process with a bilateral treaty was conducted in compliance with Indonesian Extradition Law while extradition process without a bilateral treaty focuses on the reciprocity principle as the main legal basis. Secondly, to have a bilateral treaty is significant to conduct the process become more efficient, faster, and incurred lower budget for the government to spend.

Kata Kunci : Transnational Crimes, Extradition, Extradition without Treaty, Reciprocity Principle, Adrian Kiki, Robert James McNeice, Timothy Geoffrey Lee, M. Nazaruddin, Lim Yong Nam, Maria Pauline Lumowa