Analysis on the Legal Regime of Marine Genetic Resources for Biodiversity Beyond National Jurisdiction

MICHELLE VICTORIA AL, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Dalam penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional (BBNJ) berada di luar cakupan yang dibayangkan. Ketidakmampuan untuk membayangkan hal ini telah menyebabkan kesenjangan peraturan dan tata kelola di BBNJ, dan khususnya untuk sumber daya genetik laut (SDGL) dan pembagian keuntungannya. Dengan perkembangan BBNJ saat ini, rezim hukum kurang lengkap dan konkret untuk perlindungan, akses, dan penggunaannya SDGL. Sementara itu, perjanjian internasional baru yang mengikat secara hukum merupakan peluang untuk mengisi kesenjangan tersebut. Penelitian hukum ini menganalisis kesenjangan dan isu-isu tata kelola dan regulasi dalam kerangka yang ada, dan bagaimana menciptakan rezim hukum yang efektif. Dengan demikian, konseptualisasi MGR di area di luar yurisdiksi nasional, otoritas yang diperlukan, dan dasar untuk menetapkan MGR dan pembagian keuntungannya akan dianalisa. Hasil penelitian hukum ini bertujuan untuk memberikan konsep yang direkomendasikan untuk MGR dan rezim pembagian keuntungannya.

In drafting the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), biodiversity beyond national jurisdiction (BBNJ) was beyond the scope envisaged. The inability to envisage this has led to regulatory and governance gaps in the BBNJ, and specifically for marine genetic resources (MGR) and its benefit-sharing. With ongoing developments for BBNJ, the current legal regime for MGR lack an intricate and concrete framework for its protection, access, and usage. Meanwhile, the new international legally binding agreement poses as an opportunity to fill such gaps. This legal research analyzes the governance and regulatory gaps and issues in the existing framework, and how to create a legal regime that can be effective. In doing so, the conceptualization of MGR in areas beyond national jurisdiction, the authority required, and a basis for establishing the MGR and its benefit-sharing will be assessed. The result of this legal research aims to provide a recommended concept for the MGR and its benefit-sharing regime.

Kata Kunci : Law of the Sea, Areas Beyond National Jurisdiction, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, Marine Genetic Resources, Benefit-Sharing