A Critical Examination on ICTY's Role Concerning The Crime of Sexual Violence: Putting Victims At The Center

JUDITH GRACIA ADHA, Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M. Ph.D

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Yurisprudensi sangat penting dalam berkontribusi pada kerangka hukum dan kebijakan internasional tentang pentingnya menangani kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Salah satu langkah kritis yang dapat membantu adalah mengintegrasikan partisipasi korban ke dalam proses hukum. Partisipasi mereka dalam proses hukum berperan dalam mencapai keadilan bagi para korban dengan mengadili pelaku yang menyebabkan mereka terluka dan memberi mereka reparasi untuk membantu pemulihan mereka setelah perang. Namun, karena kurangnya preseden hukum, bahkan oleh pengadilan ad hoc yang menciptakan beberapa kasus penting dan pengakuan pemerkosaan sebagai "senjata perang", kemajuan dalam mengakui hak reparasi korban menjadi sangat lambat, banyak dari korban dari kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan seksual masih berjuang untuk menuntut ganti rugi dari pengadilan nasional mereka. Hal ini disebabkan faktor sosial budaya yang sering menimbulkan stereotip dan stigma terhadap korban kekerasan seksual juga berperan besar dalam menentukan sulitnya akses reparasi. Untungnya, keberadaan "Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Hak atas Reparasi bagi Korban" (Pedoman Reparasi PBB) mematahkan harapan para korban untuk menuntut bentuk reparasi yang spesifik berdasarkan beratnya kerugian yang mereka alami. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, terutama mengkaji hukum-hukum, teori-teori, dan hukum-hukum kasus terkait kejahatan perang pemerkosaan. Data yang diperoleh melalui penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian hukum ini menemukan bahwa (1) Kasus-kasus penting ICTY dan preseden hukum mempengaruhi cara Hukum Internasional menavigasi masalah kekerasan seksual dalam konflik bersenjata (2) Konteks sosial khusus dan kebutuhan individu harus dipertimbangkan untuk memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, dan (3) "Prinsip dan Pedoman Dasar Hak atas Pemulihan dan Reparasi Korban Pelanggaran Berat Hukum HAM Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional" dapat menjadi upaya tindak lanjut untuk memberikan reparasi bagi korban kekerasan seksual selama konflik bersenjata. Kata kunci: Kekerasan Seksual, Konflik Bersenjata, ICTY, Preseden Hukum, Kejahatan Perang, Pedoman Reparasi PBB.

The legacy of judicial decisions is significant in contributing to the international legal and policy framework about the importance of addressing sexual violence in armed conflicts. One of the critical measures that could help is integrating victims' participation into the legal proceeding. Their participation in the legal proceedings plays in achieving justice for victims by prosecuting the perpetrator that caused them harm and providing them reparation to help their recovery after the war. However, due to the lack of legal precedent, even by the ad hoc tribunal that created several landmark cases and recognition of rape as a "weapon of war", the progress of acknowledging victims right of reparation turn to be very slow, many of the victims from the cases related to sexual violence are still struggling to claim reparation from their national court. This is due to the socio-cultural factors that often create stereotypes and stigma against sexual violence victims also play a massive part in determining the hardships of access for reparation. Fortunately, the existence of "UN Basic Principles on the Right to Reparation for Victims" (UN Reparation Guideline) shreds hope for the victims to demand a specific form of reparation based on the gravity of harm they experience. This research is normative research, mainly appraising the relevant laws, theories, and case laws that concern the war crime of rape. The data acquired through this research is further analysed using a descriptive qualitative method. This legal research finds that (1) The ICTY landmark cases and legal precedents affected International Law's way of navigating the problem of sexual violence in armed conflict (2) Specific social context and individual needs should be considered to provide justice for victims of sexual violence, and (3) the "Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law" should be able to be a follow-up effort to provide reparation for sexual violence victims during armed conflict.

Kata Kunci : Sexual Violence, Armed Conflict, ICTY, Legal Precedent, War Crime, UN Reparation Guideline.