Analisis Pengelompokan Sikap Partai Politik dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014-2019

TITUS ALDI NATA WIJAYA, Miftah Adhi Ikhsanto, S.I.P., M.I.O.P.; Prof. Dr. Haryanto,M.A.; Dr. Rer.Pol. Mada Sukmajati,S.I.P., M.P.P.

2021 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini membahas pengelompokan sikap partai politik dalam pembentukan kebijakan publik berupa Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Periode 2014-2019. DIY menjadi lingkup penelitian karena merupakan salah satu provinsi pelaksana desentralisasi asimetris sehingga memiliki lima kewenangan istimewa, termasuk ketiadaan pemilihan eksekutif yang digantikan dengan mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh DPRD DIY. Implikasinya, terbentuk situasi politik tertentu di mana partai politik kehilangan pijakan awal dalam pengelompokan sikap yang konsisten sebagai incumbent atau oposition di DPRD DIY. Hal ini berimplikasi pada perilaku politik dan sikap partai dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini mengambil bentuk kebijakan publik berupa Perdais usulan Gubernur DIY yang mencakup pengaturan kepentingan aset dan jabatan Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Adipati Pakualam (PA) yang bertakhta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengelompokan sikap fraksi partai politik dalam pembentukan Perdais di DPRD DIY Periode 2014-2019? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan tujuh pengurus fraksi partai di DPRD DIY Periode 2014-2019. Penelitian ini juga menganalisis berita acara yang memuat risalah sidang pembentukan Perdais untuk melacak sikap fraksi partai. Penelitian ini menganalisis pengelompokan sikap partai menggunakan konstruksi teori Kaare Storm (1990) berdasarkan pada tiga faktor yakni faktor orientasi partai politik dalam pembentukan kebijakan publik; faktor hubungan pengurus pusat dan pengurus daerah partai politik; dan faktor konteks lingkungan sosial-politik yang terjadi. Penelitian ini menemukan tiga kelompok sikap dalam pembentukan Perdais: Pertama, kelompok yang cenderung memberi persetujuan yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Kebangkitan Nasional dan Fraksi Persatuan Demokrat. Kedua, kelompok yang cenderung memberi persetujuan dengan catatan pengubahan yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS. Ketiga, kelompok sikap yang cenderung menolak yakni Fraksi PAN. Penelitian ini memuat tiga temuan: Pertama, pengelompokan sikap fraksi partai politik didasarkan pada orientasi pragmatis sesuai dengan dukungan maupun sentimen partai terhadap Sultan HB dan Adipati PA. Kedua, tidak ada pembentukan koalisi temporal maupun permanen di DPRD DIY, yang ada ialah pengelompokan sikap fraksi secara dinamis berdasarkan perspektif kemitraan. Ketiga, hubungan check and balances cenderung tidak terjadi, meski dari sisi proses berjalan dengan adanya peran fraksi partai sebagai oposisi melalui penolakan maupun catatan pengubahan kebijakan, namun dari sisi hasil kurang optimal sebab kekuatan oposisi di DPRD DIY tidak sebanding dengan partai yang tunduk pada Sultan HB dan Adipati PA.

This study discusses about the grouping of political parties in the formation of Special Regional Regulations (Perdais) in the Regional People's Representative Council (DPRD) of the Special Region of Yogyakarta (DIY) for the 2014-2019 period. DIY becames the scope of research because it is one of the provinces that implementing asymmetric decentralization so that it has five special powers, including the absence of executive elections which are replaced by the mechanism for determining the Governor and Deputy Governor of DIY by the DPRD DIY. The implication is that certain political situations are formed where political parties lose their initial footing in grouping their consistency as incumbents or opposition in the DPRD DIY. This has implications for political behavior and party aligmnent in the formation of public policy. This research takes the form of a public policy in the form of a Perdais proposed by the Governor of DIY which includes setting the interests of assets and positions of Sultan Hamengku Buwono (HB) and Adipati Pakualam (PA) who are enthroned as Governor and Deputy Governor of DIY. Therefore, the research questions that will be answered in this study are: How are the aligment of political party factions grouped in the formation of the Perdais in the DIY DPRD for the 2014-2019 period? This study uses a qualitative method through interviews with seven party faction administrators in the DIY DPRD for the 2014-2019 period. This study also analyzes the minutes containing the minutes of the Perdais formation session to track the alignment of the party factions. This study analyzes the grouping of party attitudes using the construction of the theory of Kaare Storm (1990) based on three factors, namely the orientation of political parties in the formation of public policies; the relationship factor between the central management and regional administrators of political parties; and factors in the context of the socio-political environment that occurred. This study found three groups of alignment in the formation of the Perdais: First, the groups that tended to give approval, namely the PDI-P Faction, the National Awakening Faction and the Democratic Unity Faction. Second, the groups that tend to give approval with notes on changes are the Golkar faction, the Gerindra faction and the PKS faction. Third, the attitude group that tends to reject is the PAN faction. This study contains three findings: First, the alignment grouping of political party factions is based on a pragmatic orientation in accordance with the party's support and sentiment towards Sultan HB and Adipati PA. Second, there is no temporal or permanent coalition formation in the DIY DPRD, there is a dynamic grouping of faction alignment based on a partnership perspective. Third, the checks and balances relationship tends not to occur, although in terms of the process running with the role of the party faction as the opposition through refusal and notes on policy changes, but in terms of results it is less than optimal because the strength of the opposition in the DIY DPRD is not comparable to parties that submit to Sultan HB and Duke of PA.

Kata Kunci : Desentralisasi asimetris, Perilaku Politik, Sikap partai, Pengelompokan partai, Check and balances.