ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEUANGAN BERBASIS FINTECH PEER-TO-PEER LENDING OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

MUHAMMAD HILMI DAFFA, Sumiyana, Dr., M.Si., Ak., CA.

2021 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Penelitian ini secara komprehensif bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan lembaga keuangan berbasis Peer-to-Peer Lending yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peer-to-Peer Lending merupakan model pembiayaan yang sering digunakan oleh pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah karena dapat diakses bagi mereka yang unbankable serta tidak membutuhkan collateral. Data pada penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi regulasi Peer-to-Peer Lending, yang utamanya pada POJK Nomor 77 Tahun 2016, serta wawancara dengan tiga pejabat OJK yang berwenang terhadap penyusunan dan pelaksanaan regulasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa penyusunan dan penerapan regulasi atas pemberian izin telah berjalan efektif, namun masih terdapat kekurangan pada beberapa faktor pengawasan penyelenggaraan.

This comprehensive study aims to analyze the factors that influence the licensing and supervision of the implementation of Peer-to-Peer Lending-based financial institutions conducted by the Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan). Peer-to-Peer Lending is a financing model that is often used by Small and Medium Enterprises because it can be accessed by the unbanked one and does not require any collateral. The data in this study were obtained through documentation of Peer-to-Peer Lending regulations, mainly on POJK No. 77/2016, as well as interviews with three OJK officials who are authorized to draft and implement these regulations. Based on the results of interviews and documentation, it can be concluded that the preparation and implementation of regulations for granting permits has been effective, but there are still shortcomings in several factors of supervision of implementation.

Kata Kunci : Peer-to-Peer Lending, Regulasi, Otoritas Jasa Keuangan