The Protection and Limitation of the Rights to Assembly in Indonesia: The Case of Front Pembela Islam

BANIADHIPATI N, Mohammad Ibrahim, S.H., LL.M.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penilitian hukum ini adalah untuk mengkaji dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perlindungan dan pembatasan kebebasan berkumpul dan berserikat di Indonesia. Penilitian Hukum ini juga dimaksudkan untuk mencari penjabaran terhadap pelaksanaan pembatasan hak berkumpul dan berserikat dalam kasus pembubaran Front Pembela Islam oleh pemerintah melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama Menteri (SKB) tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut dari Front Pembela Islam (FPI). Selain itu, penilitian hukum ini juga bertujuan untuk mencari pelajaran dengan melakukan studi komparatif tentang pelarangan aktivitas terhadap Hizbut Tahrir oleh Pemerintah Federal Jerman. Penilitian hukum ini dilakukan dengan metodologi hukum-normatif dan metodologi lintas yurisdiksi dengan meniliti norma hukum dan yurisprudensi yang berlaku, atau berdasarkan keputusan dan kebijakan oleh badan yudisial dan badan eksekutif yang relevan. Berdasarkan penilitan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Perlindungan terhadap kebabasan berkumpul yang termuat dalam pasal 28E (3) UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai hak yang tidak absolut, yang dapat dibatasi jika melanggar kebebasan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J UUD 1945. UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas memungkinkan instansi pemerintah untuk melakukan pencabutan status badan hukum yang didasarkan pada penerapan Asas Contrarius Actus. Pencabutan status badan hukum FPI berada dalam kewenangan pemerintah, dan benar bahwa FPI memiliki sejarah tindak kekerasan terhadap minoritas dan kegiatan main hakim sendiri, namun tindakan pencabutan status badan hukum FPI bermasalah yang didasarkan pada: AD/ART FPI dapat dianggap sebagai gagasan ekpresif yang dijamin oleh Konstitusi; Larangan kegiatan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XI/2013; penghapusan asas due process of law dengan penerapan Asas Contrarius Actus dapat bertentangan dengan Pasal 1(3) UUD 1945.

The purpose of this legal research is to assess and identify the factors that could affect the implementation of the protection and limitation of freedom to assembly in Indonesia. This legal research also intended to further seek the elaboration and assessment on the implementation of limitation of rights on the case of dissolution of Front Pembela Islam by the Government through the issuance of Joint Ministerial Decree on the ban of activities, the use of symbols, and attribute of Front Pembela Islam. Furthermore, this legal research also aimed to find lessons that could be gained by conducting a comparative study on Germany's ban on Hizbut Tahrir in regards to the implementation of the limitation on rights to assembly. This legal research is conducted mainly in a normative-legal research and cross-jurisdiction methodology by researching and analyzing the prevalent legal norms and jurisprudence, or based on the relevant decision by the judicial body and prevalent policy by the executive body. Based on the research carried out, this legal research comes to several conclusions: The protection on freedom of assembly contained in Article 28E (3) of the 1945 Constitution, can be regarded as a derogabe right. This right can be restrained only if it violates the freedom of others as contained in Article 28J of the Constitution. Law No. 16 of 2017 on Civil Society Organization enables the government institution to carried out revocation of legal entity status based on the implementation of the Contrarius Actus Principle. The revocation of the status of Front Pembela Islam is within the powers of the Government, and indeed the FPI has a history of violence towards the minorities and vigilante activities, but however, the measure taken by the government in dissolving the organization is problematic based on the notion: the FPI's Article of Association can be considered as an expressive idea that is guaranteed by the Constitution; The ban on the activity is in contrary to the Constitutional Court Decision No. 82/PUU-XI/2013; the removal of due process of law by the application of Contrarius Actus Principle could be contrary with Article 1(3) of the 1945 Indonesian Constitution.

Kata Kunci : Freedom of Assembly and Association, Civil Society Organization Law, Dissolution, Front Pembela Islam