Tindakan kerusuhan di masyarakat :: Studi kasus Solo 20 Oktober 1999

PURWANTO, Danang, Drs. Rahardjo, MSc

2002 | Tesis | S2 Sosiologi

Peristiwa kekerasan yang terjadi di kota Solo pada tanggal 14-15 Mei 1998 8an 20 Okober 1999 di Solo merupakan bagian dari peristiwa yang terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Kedua kerusuhan tersebut dilatarbelakangi oleh krisis multidemensional yang melanda bangsa ini sejak pertengahan tahun 1997, sehingga berujiing pada berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto maupun Presiden Habibi. Krisis kekuasaan itu di kota Solo direspon oleh masyarakat dengan tindak kekerasan yang melanda di sebugian besar wilayah kota budaya ini. Kedua huru-hara tersebut mengakibatkan sejumlah korban jiwa dan tidak kalah pentingnya runtuhnya hasil kebudayan manusia baik yang berupa interaksi berbagai kelompok masyarakat maupun bangunan perkantoran, lembaga pemasyarakatan, kompleks perdagangan, gedung perbankkan, toko - toko, hotel, kendaraan roda empat, roda dua dan berbagai fasilitas lalu litas di jalanpun tidak terhindar dari amukan massa. Meskipun dikenal sebagai pusat kebudayaan jawa dengan nilai keselarasannya, kekerasan sosial merupakan bagian tak tergisahkan dari pertumbuhan kota yang lahir sejak jaman kcrajaan, kolonialis Belanda, zaman kemerdekaan, Orde Lama, Orde baru maupun transisi kekuasaan pada era demokratisasi ini . Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan permasalahan mengapa huru - hara sering kali terjadi di kot'd ini. Untuk menjelaskannya digunakan metode kualitatif melalui alat analisa berdasar teori - teari sosiologi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang mendalam dengan warga masyarakat, pejabat, aktivis LSM, budayawan, paranormal, aktivis partai politik , studi pustaka ditambah dengan observasi 1apangan.Data - data lenebut kemudian dianalisis dengan tekhik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan peristiwa kerusuhan tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap adanya ketimpangan dalam struktur sosial dan budaya kekerasan dalam masyarakat. Sedangkan setting sosial ditandainya dengan : pertama, adanya kesenjangan sosial ekonomi antara golongan pribumi dan non pribumi; kedua, adanya pembangunan yang berdampak pada pemarginalisasian sebagian masyarakat; ketiga, akibat bias konflik politik di tingkat elit (pusat, terutama saat pergantian pimpinan nasional yang berimbas ke eIit Iokal di Solo; keempat, adanya provokator yang sengaja mengkondisikan adanya kekerasan dan kerusuhan; Kelima kurang profesionainya aparat keamanan. Serangkaian kerusuhan yang telah terjadi berkali - kali tidak mustahil akan terjadi kembali. Pergantian kekuasaaan yang terjadi hanya mampu untuk meredakan akan potensi konflik. Kebijaksanaan yang harus diambil adalah demokratisasi dala segala aspek kehidupan adanya penyadaran bersama diantara berbagai kelompok masyarakat untuk meminimalisir potensi konflik yang terpendam dan bukan mengagung - agungkan kehidupan harmonis di masyarakat yang justru akan menimbulkan konflik sosial yang meledak lebih dahsyat.

Occurences of violence in Solo on 14-15 May 1998 and 20 October 1999 were part of those prevalent in other regions of Indonesia. The background to the two riots was the multidimensional crisis that hit the nation in the middle of 1997, which eventually led to the downfall of presidents Soeharto and Habibie. In Solo the local residents responded to the crisis of power with acts of violence that hit a large part of this cultural city. The two riots resulted in some loss of life and the destruction of man's cultural products namely the interactions between various social groups, office buildings, the correctional institutions, business complexes, banks, shops, hotels, four- and two-wheeled vehicles, as well as traffic facilities. Although the city is known as the centre of Javanese culture which puts a high value on harmony, social violence is an inseparable part of the growth of the city, which has existed since the old monarchical times and survived through the Dutch colonial era, the era of independence, the Old Order, the New Order, and the transition of power in this era of democratization. With the foregoing background, this research was conducted with the aim of describing the problem of why riots often break out in this city. For this purpose, the research the qualitative method through analysis based on relevant sociological theories. Data collection was done through in-depth interviews with local residents, officials, NGO activists, cultural observers, supernaturalists, activists of political parties, library research and field observation. The data were qualitatively and descriptively analyzed. The result of the investigation indicates that occurrences of violence result from an accumulation of the people's disappoinment at the imbalance in the social structure and the innate tendency for violence in society, whereas the social setting is marked byfirst, the socio-economic gap between the natives and the non-natives; second, development activities which marginalize some members of the local community; third, the effect of the bias of the political conflict at the elite level, particularly during the change of the national leaders which affects the local elite in Solo; fourth, the presence of provokers who deliberately condition people to commit acts of violence and riots;fifth, lack of professionalism on the part of the security apparatus. It is not unlikely that a series of riots - which has often happened - will recur. A change of leadership will only be able to ease the potential conflict. The policy that should be adopted is democratization in all aspects of life and collective awareness among various social groups in order to minimize the latent potential conflict, and not to glorify the image of people living harmony which will only bring about social conflict that may break out with more dreadful effects.

Kata Kunci : Konflik Antar Kelompok,Solo 20 Oktober 1999