Welfare Regime and Workers: BPJS Health, BPJS Labour Social Insurance, and Labour Union Activism in Post-Suharto Indonesia

ALNICK MUHAMMAD N, Dr. Agus Heruanto Hadna, S.I.P., M.Si.

2021 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Studi ini bertujuan untuk meniliti dinamika antara welfare regime dengan aktivisme serikat buruh di Indonesia era Pasca-Suharto. Ia meneliti politik dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), serta dampak dari skema jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap buruh dan aktivisme serikat buruh. Studi ini menggunakan metode riset kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dengan aktivis-aktivis perburuhan dan analisa data sekunder dari publikasi formal serta statistik resmi. Studi ini berargumen bahwa perubahan ke welfare regime yang lebih inklusif telah memfasilitasi aktivisme serikat buruh ke arah memperluas sekaligus juga merealisasikan hak-hak atas jaminan sosial. Gerakan buruh yang mampu bangkit kembali di era pasca-Suharto mengubah strategi mereka dengan merepresentasikan kepentingan sosial yang lebih luas, terutama terhadap agenda jaminan sosial, membangun aliansi bersama kelompok-kelompok sosial lainnya, dan mampu mendorong perubahan kebijakan jaminan sosial yang komprehensif. Meskipun sistem jaminan sosial nasional yang baru telah memperluas hak-hak sosial bagi buruh dan memberikan mereka cangkupan serta manfaat jaminan sosial yang lebih luas, namun tingkat de-komodifikasi masih cukup terbatas karena desain dari sistem jaminan sosial itu sendiri. Walaupun demikian, serikat buruh di Indonesia memanfaatkan hak-hak sosial yang mereka menangkan sebelumnya dan memperluas aktivisme mereka untuk merealisasikan hak-hak buruh dan masyarakat atas jaminan sosial. Temuan dari studi ini memberikan beberapa implikasi bagi studi perburuhan dan studi kebijakan publik.

This study aims at investigating the dynamics between welfare regime and labour union activism in post-Suharto Indonesia. It examines the politics of the National Social Security System Law (SJSN Law) and Social Security Administration Agency Law (BPJS Law), and the outcomes of BPJS Health and BPJS Labour social insurance schemes towards workers and labour unions activism. This study uses qualitative research methods through semi-structured interviews with labour activists and secondary data analysis of formal publications and official statistics. This study argues that the change to a more inclusive welfare regime had facilitated labour union activism towards expanding and realising the rights for social security. The revitalised labour union movement in post-Suharto Indonesia shifted their strategy towards representing broader social interests for social security, forging alliance with other social groups, and successfully pushed for a comprehensive social security reforms when opportunity for reforms emerged. Although the new national social security system has greatly extended social rights for workers and provided them with expanded social security coverage and benefits, the extent of de-commodification is still limited due to several problems with how the social security system is designed. Nevertheless, labour unions in Indonesia utilise their newly won social rights and increasingly expanded their strategies and activism to include the realisation of not just the workers� but also the people�s rights for social security. The findings of this study offer several implications for the study of labour and public policy.

Kata Kunci : Welfare regime, labour union activism, National Social Security System, BPJS, social insurance, social rights