Collaborative Governance dalam Pengelolaan Otonomi Daerah di Indonesia: Studi Kasus Perumusan Rekomendasi Kebijakan DAK Fisik TA 2022 oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

REZA FAJAR RAYNALDI, Wigke Capri Arti Sukmana Putri, S.IP, M.A

2021 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Gelombang otonomi daerah di Indonesia meluncur deras sejak Reformasi bergulir pada tahun 1998. Pemberian otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah telah memberikan dampak yang beragam. Dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah, sebuah lembaga bernama Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dibentuk dengan fungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden atas isu-isu otonomi daerah. DPOD dirancang dengan model kelembagaan yang multi-aktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi tata kelola kelembagaan DPOD dengan konsep dan model collaborative governance dan menganalisis kuasa yang bekerja dalam DPOD, khususnya dalam proses perumusan rekomendasi kebijakan DAK Fisik TA 2022. Sehingga, penelitian ini merupakan studi evaluatif atas kelembagaan dan proses-proses yang berjalan di dalam DPOD. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif jenis studi kasus, dengan metode pengambilan data studi literatur dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPOD era saat ini hanya secara parsial memenuhi kriteria sebagai sebuah collaborative governance, dan proses multi-aktor yang berjalan di dalamnya masih jauh dari kata optimal.

The wave of regional autonomy swept swiftly in Indonesia since Reformasi began at 1998. The act of giving much broader autonomy to local government has been making various impacts. In order to optimize the regional autonomy implementation, an institution named Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (literally Council of Regional Autonomy Consideration) formed with the function to give advice and consideration to President in regional autonomy issues. This research has purposes to study and evaluate the governance of DPOD using collaborative governance concept and model, and analyzing the power that work in DPOD, especially in the process of deliberating the policy recommendation for physical specific allocation fund for 2022. So, this research is an evaluation study for the institutional aspect of DPOD and its processes within. This research will uses qualitative methodology with case study approach, and gathering its data through relevant literature and interviewing the relevant stakeholders. The results of this research shows that DPOD just partially fulfill the criteria as the collaborative governance, and the multi-actor process that take in place is still far from perform optimally.

Kata Kunci : collaborative governance, dana alokasi khusus, DPOD, otonomi daerah