Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

ANDREAS DWINDA A, Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H., M.Hum.

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini pertama, bertujuan untuk mengetahui rasio legis diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2019. Kedua, untuk mengetahui apakah gugatan terkait perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh debitur kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan kewenangan PTUN. Ketiga, mengetahui raiso decindendi hakim peradilan umum dan hakim PTUN setelah adanya Perma Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif bersifat kualitatif dimaksudkan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, serta untuk memperkuat sumber yang terpercaya dalam penlitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang permasalahan hukum yang diteliti dalam tesis ini yaitu permasalahan terkait dengan Perluasan Kewenangan Peradian Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad. Hasil penelitian ialah: Pertama, rasio legis diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2019 ada untuk mengisi kekosongan hukum acara dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua, dengan diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2019 maka gugatan terkait perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh debitur kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang maka sudah tidak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiga, rasio decidendi hakim peradilan umum menyatakan sudah bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri sementara hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan merupakan kewenangan absolut dari PTUN.

This purpose of this legal research is first, aims to determine the legal ratio of the issuance of Perma No. 2 of 2019. Second, to find out whether the lawsuit related to unlawful acts submitted by the debtor to the State Assets and Auction Service Office is the authority of the Administrative Court. Third, knowing the ratio decindendi of general court judges and state administrative court judges after the issuance of Perma Number 2 of 2019. This research is a qualitative normative legal research. Normative legal research is qualitative in nature, intended as research carried out by examining library materials or secondary data, and to strengthen reliable sources in this research, the researcher uses 2 (two) sources. This research is descriptive analytical, namely research that is expository in nature and aims to obtain a complete description (description) of the legal issues studied in this thesis, namely problems related to the Expansion of the Authority of the State Administrative Court based on the Regulation of the Supreme Court no. 2 of 2019 concerning Guidelines for Dispute Settlement of Government Actions and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad. The results of the study are: First, the legal ratio of the issuance of Perma Number 2 of 2019 exists to fill the void in the procedural law of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Second, with the issuance of Perma Number 2 of 2019, the lawsuit related to unlawful acts submitted by the debtor to the State Property and Auction Service Office is no longer the absolute authority of the District Court but the State Administrative Court. Third, the ratio decidendi of general court judges stated that it was no longer the absolute authority of the District Court while the judges of the State Administrative Court stated that it was the absolute authority of the Administrative Court.

Kata Kunci : PTUN, Perma, Rasio Legis, Sengketa