ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN YANG BERSUMBER DARI APBN (Studi Kasus Kelurahan Bitauni Kabupaten Timor Tengah Utara)

IVO TIMBUL SIBORO, Dr. AG. Subarsono, M.Si., M.A.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Dalam rangka membantu mengatasi masalah perkotaan, dan menjaga harmonisasi penganggaran antara Desa dan Kelurahan, Pemerintah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan memberikan dukungan pendanaan untuk Kelurahan dari APBN yang dimulai sejak tahun 2019. Dana kelurahan yang bersumber dari APBN ini dikhususkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mengingat sebelumnya terjadi fenomena kesenjangan antara Desa dengan Kelurahan. Pemilihan jenis kegiatan dan pengelolaannya dikembalikan kepada keputusan bersama masyarakat Kelurahan untuk disesuaikan dengan kondisi di masing � masing Daerah. Pemerintah melalui regulasi mengharapkan pelaksanaan anggaran melibatkan kelompok masyarakat, menjadikan hal ini menarik untuk meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan Tahun 2019 � 2021. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor � faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kelurahan Bitauni dalam pengelolaan dana kelurahan Tahun 2019 - 2021. Untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Bitauni dalam pengelolaan dana kelurahan, digunakan tangga partisipasi Arnstein (1969) untuk melihat tingkat partisipasi masyarakatnya dan Tipologi partisipasi Cohen dan Uphoff (1980) untuk melihat bentuk partisipasi serta tahapan partisipasi. Untuk melihat hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat digunakan faktor sosial ekonomi, desain kelembagaan dan modal sosial (Lowndes, 2006). Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat Kelurahan Bitauni dalam pengelolaan dana kelurahan Tahun 2019 - 2021 berada pada tingkat tokenisme. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui perwakilan dan tidak dapat dijangkau luas oleh masyarakat, dan pada akhirnya pemerintah yang menentukan prioritas dan keputusan akhir. Metode pelaksanaan kegiatan yang dipilih pemerintah mengakibatkan masyarakat kurang dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan, namun tidak serta - merta menyurutkan niat masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Masyarakat berinisiasi untuk dapat ikut berpartisipasi secara tidak langsung untuk mendukung suksesnya program kegiatan dalam aspek lain, yakni menghadiri rapat, memberikan ide, saran dan masukan, hibah tanah untuk lokasi pengerjaan serta pemanfaatan hasil kegiatan. Hal yang mendasari adanya inisiasi dari masyarakat untuk sedapat mungkin ikut terlibat dalam mendukung suksesnya program kegiatan meskipun jenis metode pelaksanaan kurang memungkinkan dan sosial ekonomi masyarakat rendah, yakni adanya anggapan bahwa sudah menjadi kewajiban bersama sebagai anggota masyarakat untuk ikut serta dan bertanggungjawab dalam membangun daerahnya, keinginan atas fasilitas publik yang lebih memadai dan mata pencaharian yang lebih tinggi. Faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan adalah desain kelembagaan dan modal sosial. Masyarakat tidak memiliki kontrol akan hasil keputusan karena kurangnya keterbukaan dari pemerintah, struktur organisasi publik mengurangi produktivitas kelurahan, dan minimnya anggaran yang tersedia untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan yang dapat lebih melibatkan masyarakat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena merasa pemerintah tidak dapat menjamin aspirasi mereka akan diterima dan diakomodir yang menyebabkan masyarakat kurang dapat mengikuti proses partisipatif dengan maksimal.

In order to resolved urbans problems and maintained the budgeting harmony between Village and Urban Village, the Government through Additional General Allocation Fund (DAU) mechanism, supported the Urban Village budgeting from The Indonesian Budget (APBN) since 2019. This fund was specialized not only for facilities and infrastructure development but also for community empowerment in the Urban Village while there was a gap phenomenon between Village and Urban Village previously. The selection of the activitys types and its management was decided by societies based on the each Urban Village conditions. The government through regulations, expected the societies get involved in the budgeting implementation so that it was attracted to examine public participation managing the Urban Village budgeting. This study was conducted to find out the public participation in managing the Urban Village budgeting from 2019 to 2021. Furthermore, it aimed to identify and analyze factors that affect public participation of Bitauni Urban Village in managing the Urban Village budgeting from 2019 to 2021. The Arnteins' Ladder of Citizen Participation (1969) and The Cohen and Uphoff Participation Typology (1980) were applied to examining the extent of public participation of Bitauni Urban Village in managing the Urban Village budgeting. Moreover, Social-Economic Status, Institusional Design, and Social capital (Lowndes, 2006) were applied to examining factors that affect the public participation. Based on the results, it showed that public participation of Bitauni Urban Village in managing the Urban village budgeting from 2019 to 2021 was a tokenism participation. Public participation was arranged by a representatives and cannot be independently attained by the societies, and in the end the government determines the priorities and final decisions. The method of implementing the activities chosen by the government resulted in the community being less able to be directly involved in the implementation of the activities, but it did not necessarily discourage the community from participating. The community takes the initiative to participate indirectly to support the success of the program in other aspects, by attending meetings, providing ideas, suggestions, granting land for construction sites and utilizing the results of activities. The thing that underlies the initiation of the community to be involved as much as possible in supporting the success of the program even though the type of implementation method is less possible and the socio-economic is inadequate, because they feel it is the responsibility of all community members to participate and be responsible for developing their area, the desire for adequate public facilities and higher income. The factors that affect the public participation in managing the Urban Village budgeting were institutional design and social capital. The societies had no control of final decisions due to lack of openness and responsive of the government, public organizational structures reduced Urban Village productivity and insufficiency of budgeting which can be implemented to the community empowerment activities also decline of public trust to the government because they cannot guarantee public aspirations will be accepted or not. It caused the societies was disappointed and reluctant to participate.

Kata Kunci : Partisipasi, Dana Kelurahan, Pembangunan Daerah