Gerakan Sosial Perempuan Aceh (Studi Pada Komunitas Balee Inong Banda Aceh)

MASRIZAL, Prof. Dr. Partini., S.U., Dr. Muhamad Supraja., M.Si

2021 | Disertasi | DOKTOR SOSIOLOGI

Disertasi ini berfokus untuk memahami komunitas Balee Inong (BI), suatu gerakan perempuan di Aceh pasca tsunami 2004 dan MoU Helsinki 2005, yang diinisiasi oleh para ibu rumah tangga. Riset ini mendasarkan pada asumsi, gerakan perempuan Aceh mengalami pergeseran. Pada masa Malahayati (1599), dan masa transisi rezim pada (1999-2005), gerakan perempuan Inong Balee menekankan pada tujuan politik untuk membantu perjuangan lelaki memisahkan Aceh dari NKRI. Sedangkan gerakan Balee Inong lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Jadi, orientasi gerakan perempuan Aceh dari perjuangan politik ke pemberdayaan ekonomi. Riset kualitatif ini menerapkan pendekatan etnografi feminis kontemporer Mary K. Thompson, yang menekankan peneliti terlibat dalam komunitas gerakan tersebut. Persyaratan itu peneliti penuhi pada proses prakondisi penelitian, dimana peneliti menjadi konsultan sosial pada forum Musrena dan Musrenbang yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Peneliti memperdalam tahapan data lapangan dengan melakukan observasi dan mendokumentasikan berbagai kegiatan komunitas Balee Inong, wawancara dengan partisipan komunitas, dan aktifis perempuan di Banda Aceh, serta FGD dengan para pucuk pimpinan BI dan aktivis perempuan. Peneliti menerapkan teori gerakan sosial baru Melluci, dan Rajendra Singh untuk menjelaskan pola aksi-aksi sosial BI. Kemudian, pendekatan feminisme yang dikonsep oleh Ratna Megawangi, untuk menjelaskan kesetaraan kontekstual kaum perempuan dalam struktur sosial di masyarakat Aceh. Riset ini melahirkan tiga temuan. Pertama, gerakan komunitas BI dipengaruhi oleh warisan struktur dan kultur masyarakat Aceh yang agamis dengan mobilitas sosial vertikal. Kedua, tindakan kolektif komunitas BI adalah membangun kesadaran kolektif stakeholder (elit desa) melalui jaringan kemitraan. Hal ini merupakan fenomena baru pasca tsunami Aceh 2004 dan MoU Helsinki 2005. Ketiga, BI yang menekankan gerakan ekonomi tidak bisa lepas dari elemen-elemen lain, dalam hal ini gerakan mereka beririsan dengan dinamika politik maupun kultural masyarakat lokal. Interaksi kepentingan ekonomi komunitas dengan kepentingan politik anggota komunitas maupun stakeholder (partai politik, pemerintah daerah, elit desa) telah membantu transformasi sosial perempuan Aceh dari dominasi patriarki, dan nilai-nilai konservatisme Islam, dan neoliberalisme pasca tsunami. Temuan penting disertasi ini adalah, BI mendorong transformasi sosial gerakan perempuan Aceh hingga melahirkan arena baru ruang negosiasi di tengah konservatisme Islam pada masyarakat Aceh. Ruang negosiasi itu hadir ketika para perempuan Aceh �bebas� mengaktualisasikan talenta kreatif mereka di luar kegiatan domestik (ibu rumah tangga), dalam bentuk peningkatan ekonomi/usaha kreatif (program tanggung renteng, produksi kerajinan), pemberdayaan politik (partisipasi Musrena, Musrenbang, anggota partai, anggota legislatif, mengelola anggaran desa), agama (pendakwah perempuan), dan pemberdayaan kultural (aktivis gampong).

The dissertation focused on understanding the Balee Inong (BI) community, a women's movement in Aceh after the tsunami (2004), and the Helsinki MoU (2005), initiated by housewives. This research is based on assumptions, Aceh women's movement has shifted. During Malahayati (1599), and the regime transition period (1999-2005), the Inong Balee women's movement emphasized the political goal of helping men's struggle to separate Aceh from the Republic of Indonesia. Meanwhile, the Balee Inong movement focuses more on women's economic empowerment. Thus, the orientation of the Acehnese women's movement from political struggle to economic empowerment. This qualitative research applies mary K. Thompson's contemporary feminist ethnographic approach, emphasizing researchers involved in the movement's community. The requirement is that researchers fulfill the preconditioning process of research, where researchers become social consultants at the Musrena, and Musrenbang Forums facilitated by the Banda Aceh City Government. Researchers deepened the stages of field data with researchers conducting observations and documenting various activities of the Balee Inong community, interviews with community participants, and female activists in Banda Aceh, as well as FGD with BI leaders and women activists. Researchers applied Melluci's new social movement theory, and Rajendra Sing to explain the pattern of BI's social actions. Then, the feminism approach conceptualized by Ratna Megawangi, to explain the contextual equality of women in the social structure in Aceh society. This research gave birth to three findings. First, the BI community movement is influenced by the structural and cultural heritage of Acehnese people who are religious with vertical social mobility. Second, the collective action of the BI community is to build collective awareness of stakeholders (village elites) through a network of partnerships. This is a new phenomenon after the Aceh tsunami (2004), and the MoU Helsinki (2005). Third, BI, which emphasizes economic movements, cannot be separated from other elements, in which case their movements intersect with the political and cultural dynamics of local communities. The interaction of community economic interests with the political interests of community members and stakeholders (political parties, local governments, village elites) has helped Acehnese women's social transformation from patriarchal domination, and the values of Islamic conservatism, and post-tsunami neoliberalism. The important finding of this dissertation is that BI encouraged the social transformation of the Acehnese women's movement to create a new arena of negotiation space amid Islamic conservatism in Acehnese society. The negotiating room was present when Acehnese women were "free" to actualize their creative talents outside of domestic activities (housewives), in the form of economic improvement/creative efforts (Tanggung Renteng programs, handicraft production), political empowerment (Musrena participation, Musrenbang, party members, legislators, managing village budgets), religion (women preachers) and cultural empowerment (gampong activists).

Kata Kunci : Gerakan Sosial Baru, Identitas Kolektif, Negosiasi, Representasi, Transformasi Sosial