TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN DAN MENJAGA RAHASIA JABATAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

BELINDA KARTIKA P, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendalami bagaimana tinjauan yuridis terhadap kewajiban notaris dalam menjalankan dan menjaga rahasia jabatannya dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris tentang persekutuan perdata notaris. Tidak hanya mengkaji dan mendalami ketentuan yuridis nya namun juga menganalisis bentuk persekutuan perdata notaris yang dimaksud apakah sesuai dengan persekutuan perdata umum atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan kepustakaan dan didasarkan oleh data-data sekunder. Penelitian bersifat deskriptif analisis yakni memberikan gambaran dan penjelasan secara sistematis dan mendalam. Data tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan kepustakaan serta pendekatan perundang-undangan. Penerapan persekutuan perdata notaris pada sistem hukum notariat di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, khususnya dari segi yuridis. Tidak ditemukan aturan khusus yang mengatur tentang bagaimana tata cara dan pelaksanaan dari persekutuan notaris ini. Namun, notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap mematuhi syarat utamanya yaitu kemandirian, ketidakberpihakan serta menjaga rahasia jabatan. Pelaksanaan persekutuan notaris ini diperkuat dengan PAsal 1623 KUHPerdata sebagai syarat khusus. Oleh karena itu persekutuan perdata notaris dapat dikatakan sebagai penggunaan kantor bersama dengan tetap menjaga rahasia jabatan dan kemandiriannya.

This study aims to examine and explore how the juridical review of the obligations of a notary in carrying out and maintaining the confidentiality of his position is related to Article 20 paragraph (1) of the Law on Notary Positions concerning notary civil partnerships. Not only reviewing and exploring the juridical provisions but also analyzing the form of the notary civil partnership in question, whether it is following the general civil partnership or not. The type of research used is normative juridical law research, namely research conducted in literature based on secondary data. This research is a descriptive analysis by providing descriptions and explanations in a systematic and in-depth manner. The data is then analyzed using a literature approach and a statutory approach. The application of a notary civil partnership in the notarial legal system in Indonesia still has many shortcomings, especially from a juridical perspective. No specific rules were governing the procedures and implementation of this notary association. However, a notary can carry out his position in the form of a civil partnership while still complying with the main requirements, namely independence, impartiality, and keeping the secret of the position. The implementation of this notary partnership is strengthened by Article 1623 of the Civil Code as a special requirement. Therefore, a notary civil partnership can be said to be the use of a joint office while maintaining the confidentiality of its position and independence.

Kata Kunci : Persekutuan Perdata, Rahasia Jabatan, Kemandirian Notaris