Kemudahan Menyediakan Sertifikat Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau Dari Prinsip National Treatment Dalam GATT 1994 dan TBT Agreement

GST AGUNG BAGASKARA, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara kebijakan kemudahan menyediakan sertifikat halal bagi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Prinsip National Treatment yang ada di dalam GATT 1994 dan TBT Agreement, serta kebijakan penyediaan sertifikat halal bagi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia yang bersifat non diskriminatif dan sesuai dengan Prinsip National Treatment dalam GATT 1994 dan TBT Agreement. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan cara studi dokumen dengan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti yurisprudensi, jurnal, buku, naskah akademik, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari studi dokumen tersebut, kemudian diolah untuk memenuhi kesesuaian data yang dibutuhkan, dianalisis dan disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kemudahan menyediakan sertifikat halal bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Pasal 48 angka 1, Pasal 48 angka 20, dan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (1) merupakan sebuah hukum, regulasi atau persyaratan yang yang mempengaruhi penjualan internal, penawaran penjualan, transportasi, distribusi, atau penggunaan, (2) telah memenuhi kualifikasi bahwa produk impor dan produk domestik yang disengketakan merupakan produk sejenis (like product), dan (3) telah mengatur perlakuan secara kurang menguntungkan (less favourable treatment) terhadap produk impor dibandingkan produk domestik sejenis, sehingga tidak sesuai dengan Prinsip National Treatment sebagaimana dimaksud dalam Article III (4) GATT. Di samping itu, kebijakan tersebut yang merupakan kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, merupakan regulasi teknis yang telah memberikan perlakuan bagi produk impor secara kurang menguntungkan (less favourable treatment) dibandingkan produk domestik sejenis sehingga tidak sesuai dengan prinsip non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Article 2.1 dan Article 5.1.1 TBT Agreement. Meskipun demikian, terdapat pengecualian penerapan Prinsip National Treatment dalam GATT 1994, dan Prinsip Special & Differential Treatment of Developing Countries dalam TBT Agreement, yang dapat diterapkan pada kebijakan kemudahan menyediakan sertifikat halal bagi Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dibahas dalam penelitian ini. Pengaturan kebijakan penyediaan sertifikat halal bagi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia yang non diskriminatif sesuai dengan Prinsip National Treatment dalam GATT 1994 dan TBT Agreement dapat dilakukan dengan mengatur bahwa kebijakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban sertifikat halal di Indonesia dapat diterima oleh produsen negara lain atas produknya yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

The purpose of this study is to determine and analyze the conformity between the policy on the convenience of providing halal certificates for Micro and Small Enterprises in Indonesia based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with the National Treatment Principles contained in the GATT 1994 and the TBT Agreement, and the policy of providing halal certificates for Micro and Small Enterprises in Indonesia that are non-discriminatory and in accordance with the National Treatment Principles in the GATT 1994 and TBT Agreement. This type of research is normative juridical research, and this research is a descriptive research. The research was conducted by means of document studies by collecting documents such as jurisprudence, journals, books, academic texts, and laws and regulations related to the issues discussed in this study. The data obtained from the study of the documents is then processed to meet the required data suitability, analyzed and compiled systematically to answer the problems raised. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the policy on the convenience of providing halal certificates for Micro and Small Enterprises based on Article 48 point (1), Article 48 point (20), and Article 91 paragraph (1) of Law number 11 of 2020 concerning Job Creation, (1) is a law, regulation or requirement affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution, or use, (2) has met the qualifications that the imported product and the domestic product at issue are like products, and (3) has regulated less favorable treatment for imported products compared to like domestic products, so that it is not in accordance with the National Treatment Principles as referred to in Article III (4) GATT. In addition, the policy which is a convenience policy for Micro and Small Enterprises in carrying out their halal certification obligations in Indonesia based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, is a technical regulation that has provided less favorable treatment for imported products compared to like domestic products so that it is not in accordance with the principle of non-discrimination as referred to in Article 2.1 and Article 5.1.1 of the TBT Agreement. However, there are exceptions to the application of National Treatment Principles in the 1994 GATT, and the Principles of Special & Differential Treatment of Developing Countries in the TBT Agreement, which can be applied to the policy on the convenience of providing halal certificates for Micro and Small Enterprises as discussed in this study. The policy setting for the provision of halal certificates for Micro and Small Businesses in Indonesia that is non-discriminatory in accordance with the National Treatment Principles in the GATT 1994 and the TBT Agreement can be done by stipulating that the policy of facilitating the fulfillment of halal certificate obligations in Indonesia can be accepted by producers from other countries for their products that enter, circulate, and traded in the territory of Indonesia.

Kata Kunci : Sertifikat Halal, Usaha Mikro dan Kecil (UMK), UU Cipta Kerja, National Treatment, GATT 1994, TBT Agreement