Analisis Kebijakan Internet Shutdown di Papua dan Papua Barat pada Tahun 2019 (Studi Polemik Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia)

IRNASYA SHAFIRA, Dr. Riza Noer Arfani, Dr. Hakimul Ikhwan

2021 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Kebijakan untuk melakukan Internet Shutdown pada Agustus hingga September 2019 di Papua dan Papua Barat telah menuai kontestasi narasi kebijakan antara narasi utama pemerintah yang berdalil keamanan nasional dan kontra narasi masyarakat sipil yang berdalil pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan Internet Shutdown di Papua dan Papua Barat dengan perspektif kebijakan publik yang memegang asas hak asasi manusia sebagai perspektif utamanya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mengandalkan data primer yang didapatkan dari wawancara mendalam dengan pihak terkait, dokumen, dan media yang kemudian dianalisis dengan metode narrative policy analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa polemik kebijakan Internet Shutdown terjadi akibat perbedaan belief system yang dianut oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menganut belief system bahwa pendekatan keamanan adalah pendekatan terbaik dalam pengambilan kebijakan untuk melakukan manajemen konflik di Papua, sehingga Internet Shutdow lazim untuk dilakukan. Sementara masyarakat sipil menganut belief system bahwa Internet Shutdown merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan bagi masyarakat. Penelitian ini juga membahas dinamika antara masyarakat, negara, dan keberadaan cyber power dalam kasus Internet Shutdown di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019.

Internet Shutdown policy implemented in August to September 2019 at Papua and West Papua has caused competing policy narrative between the government's main narration of national security and the civil society's contra narration of violation of human rights. This research aims to explain the Internet Shutdown policy at Papua and West Papua with public policy perspective with its main arguments hinged in human rights' perspective. This research uses qualitative approach in which the data-gathering were done through interviews with stakeholders, documents, and media statement and analyzed using narrative policy analysis method. The result of this research shows that the polemic on Internet Shutdown in Papua happens because of the different belief systems held by the government and the civil society. The government's belief system understands that security approach is the best approach in managing conflict in Papua, hence why Internet Shutdown is a viable way to manage said conflict. Whereas the civil society's belief system understands that Internet Shutdown is a violation of human rights because it is harmful for the general public. This research also touches upon the dynamics between people, state, and the existence of cyber power in the case of Internet Shutdown at Papua and West Papua in 2019.

Kata Kunci : Internet Shutdown, narrative policy analysis, cyber power, narasi kebijakan, kebijakan di era digital �