Laporkan Masalah

Pengembangan pegawai negeri sipil di Kabupaten Sorong :: Studi tentang strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah di Kabupaten Sorong

KARSAUW, Samuel, Drs. Haryanto, MA

2002 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 beriringan dengan tantangan yang semakin besar yang dihadapi oleh Daerah yaitu arus gtobalisasi yang semakin menguat dan tuntutan untuk mewujudkan nilai-nilai good governance. Oleh karena itu kemampuan dan kesiapan daerah menjadi jawaban yang strategis. Kesiapan dan kemampuan Daerah ini tidak saja ditujukan dengan indikator Sumber Daya Alam (SDA) dan Keuangan daerah, tetapi dan juga menjadi sangat penting adalah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Sumber Daya Birokrasi lokal atau Sumber Daya Aparatur Daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tesis ini akan menjawab pertanyaan penting yaitu: "Strategi apakah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dalam pengembangan SDM aparatur pemerintah di lingkungannya?". Untuk membantu memudahkan menjawab pertanyaan dimaksud maka penelitian ini menggunakan berbagai konsep atau teorisasi sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli untuk menjelaskan tentang Desentralisasi, Otonomi Daerah, Birokrasi, kemampuan Birokrasi Lokal, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Strategi Pengemabngan SDM Aparatur dan, cara serta teknik pengembangan SDM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan unit analisisnya adalah aparatur daerah Kabupaten Sorong. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah telah melakukan berbagai alngkah dan kebijaksanaan yang meliputi bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat termasuk di dalamnya peningkatan Sumber Daya Manusia. Strategi pengembangan $umber Daya Manusia (SDM) Aparatur Daerah Kabupaten Sorong diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan dan kualitasnya melalui pendidikan yang meliputi pendidikan formal, non formal dan informal. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Strategi pengembangan SDM aparatur yang dilakukan oleh Kabupaten Sorong adalah tepat meskipun belum secara tuntas dapat menjawab kebutuhan akan SDM yang handal tetapi secara bertahap akan terpenuhi dan akhirnya dapat disimpulkan pula bahwa Kabupaten Sorong telah siap untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

The implementation of the Act No. 22 of 1999 goes side by side with the great challenge faced by the local government, namely, the globalization that becomes stronger and stronger nowadays and demands to realize the values of good governance. Therefore it requires local ability and preparation as the strategic answer. The local ability and preparation is not only shown by the availability of Natural Resources and Lqcal Financial but also Human Resources, especially those in the local bureaucracy or the Local Apparatus Resources. Based on the above description, the thesis will seek to answer an important question. How. is the development strategy of human resources (apparatus) in the implementation of local autonomy? In order to answer the question easily the research utilizes various concepts or theories which have been put forward by experts to explain about decentralization, Local 'autonomy, Bureaucracy. Local Bureaucracy Ability, Human Resources Development, Apparatus Resources Development Strategy, and the way and technique of Human Resources Development. The research utilizes qualitative method and is analysis unit is the local apparatus of Sorong Regency. The data are obtained from observation, interviews, and documentaries. The research result reveals that in implementing the local autonomy, the local government of Sorong Regency has undertaken various steps and policies, which cover the sectors of governance, community building and development, and human resources improvement. The strategy of apparatus or human resources development in Sorong Regency is directed to the efforts to enhance the competence and quality of the apparatus trough education, either formal or non formal or in formal education. The conclusion that can be drawn from the research result is that the strategy of developing the apparatuses carried out by the government of Sorong Regency is accurate enough even though it has not met the need of qualified human resources perfectly, but it will fulfil it step by step and eventually it can be concluded too that Sorong Regency has been ready to implement the Local autonomy as stated in the Act. No. 22 of 1999.

Kata Kunci : Pengembangan Sumberdaya Manusia,PNS Kabupaten Sorong


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.