PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH TERHADAP PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA BATAM

VENNY KOSASIH, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris di Kota Batam bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah terhadap penegakan Kode Etik Notaris di Kota Batam dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah saat melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian merupakan penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah terhadap penegakan kode etik notaris di Kota Batam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambar yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif karena dari hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan secara menyeluruh dan sistematis mengenai kaedah-kaedah hukum, asas-asas hukum, serta peraturan yang ada dan bersifat analitis karena melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta tertentu. Bedasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa: 1) Dewan Kehormatan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik yang bersifat internal atau tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Notaris yang berhubungan dengan masyarakat. 2) Dalam melakukan pengawasan terhadap Kode Etik Notaris di Kota Batam, MPD Kota Batam menemukan kendala-kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Kendala yang dihadapi oleh MPD Kota Batam dalam hal pencocokan waktu pemeriksaan antar anggota MPD, dalam hal pencocokan waktu pemeriksaan antara MPD dan Notaris dan dalam hal Notaris yang tidak kooperatif. Kendala yang dihadapi oleh DKD Kota Batam adalah dalam hal pencoocokan waktu pengawasan antara DKD dan Notaris, dalam hal lokasi pemeriksaan yang jaraknya cukup jauh, serta masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan masih bingung bahwa jika terjadi pelanggaran kode etik Notaris atau jabatan Notaris dapat melaporkan kepada MPD ataupun kepada DKD.

This research aims to investigate and analyze the enforcement of the Code of Conduct of Notary Public in Batam City and constraints encountered by both the Local Supervisory Assembly and the Local Honorary Council when executing supervisions on the infringement of the Code of Conduct of Notary Public in Batam City. This research used the juridical and empirical research method by analyzing legal materials of the problems in the field i.e. the role of both the Local Supervisory Assembly and the Local Honorary Council towards the enforcement of the Code of Conduct of Notary Public in Batam City. The result of this research is expected to provide a descriptive and analytical description. It is descriptive because it can describe the existing legal principles, rules, and regulations, and it is analytical as it is expected to obtain a systematic and factual description of certain facts. Based on the in-depth interview, conclusions are drawn as follows: 1) The Local Honorary Council assumes the rights to conduct supervision and inspection on the internal and indirectly-related-to-community infringements of the code of conduct while the Local Supervisory Assembly bears the rights to hold supervision and inspection on the community-related infringements. 2) The Local Supervisory Assembly in Batam City finds several constraints i.e. difficulty in in adjusting the time of its members and that of its members and the notaries for inspection and supervision on the infringements of the code of conduct, and uncooperative notaries while the Local Honorary Council meets some constraints i.e. difficulty in adjusting the time of its members and notaries, the considerable distance of inspection sites, and the ignorance and confusion of community in that they could report any violation of the code of conduct by notary to the Local Supervisory Assembly and the Notary Honorary Council.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Kode Etik.