Peran Digital Demokrasi dalam Transparansi Anggaran: Polemik Penyusunan APBD DKI Jakarta tahun 2020

NORMA SARTIKA DEWI, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo

2021 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Hadirnya media sosial memberi ruang masyarakat untuk beropini secara online serta dapat mendorong transparansi pemerintah dan memperkuat interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Terciptanya diskusi online yang membahas kejanggalan RAPBD DKI di Twitter membuktikan bahwa hadirnya media sosial mempermudah masyarakat untuk beropini. Kejanggalan anggaran dan minimnya transparansi dari Pemprov DKI menjadi topik utama yang didiskusikan oleh masyarakat. Melalui analisis konten, penelitian ini memperlihatkan bahwa diskusi yang dibangun berusaha untuk memberi kritik pada Pemprov agar anggaran yang disusun benar-benar sesuai dengan program kerja pemerintah. Diskusi online yang dibangun di Twitter juga mampu menjadi salah satu rujukan Pemprov DKI dalam menyususn dan merubah prioritas anggaran APBD. Partisipasi masyarakat secara daring dapat memperkaya proses demokrasi dan membangun kepercayaan publik dengan memungkinkan pemerintah menerima opini yang lebih luas dan lebih beragam dari masyarakat daripada yang tersedia melalui cara tradisional yaitu partisipasi offline. Oleh karena itu, hadirnya media sosial dapat membuka jalan untuk mengendalikan korupsi dan penyimpangan pejabat dari tugas-tugas politik dan hukum.

The presence of social media provides space for people to have an opinion online and can encourage government transparency, also strengthen interaction between the community and the government. The online discussion, discussing the irregularities of the DKI RAPBD on Twitter proves that the presence of social media makes it easier for people to deliver their opinion. Budget irregularities and lack of transparency from the DKI Provincial Government are the main topics discussed by the public. Through content analysis, this research shows that the discussions that were built are trying to criticize the Provincial Government. With the result that the budget prepared is truly in accordance with the government's program. The online discussion built on Twitter is also able to become one of the references for the DKI Provincial Government in compiling and changing the APBD budget priorities. Online public participation can enrich the democratic process and build public trust by enabling the government to receive a broader and more diverse range of opinions than offline participation. Therefore, the presence of social media can pave the way to control corruption and deviation of public officials from political and legal duties.

Kata Kunci : analisis konten, demokrasi digital, polemik APBD, lem aibon