TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI SUBJEK HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

FINKA ANINDYA ADI N, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M. Jur.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan tentang hak Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran terhadap hak milik atas tanah dan permasalahan pemenuhannya, yang mendasarkan diri pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam putusan, Mahkamah Konstitusi melakukan pemisahan pertimbangan dengan memutus rantai hubungan antara pengaruh perkawinan dalam hal harta bersama Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap kepemilikan hak atas tanah Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menghasilkan adanya penambahan frasa mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 29 ayat (1), ayat (3) ayat (4) UU Perkawinan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UUPA; Pasal 29 ayat (1), ayat (3) ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan; serta Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 26 UU Kewarganegaraan. Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan landasan yuridis pemenuhan hak WNI yang menikah dengan WNA pada Pasal 21 ayat (3) UUPA, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Kewarganegaraan adalah tetap berhak untuk mempunyai hak milik atas tanah. Selama WNI tidak melepas kewarganegaraannya, maka ia tetap berhak mempunyai hak milik atas tanah, walaupun WNI tersebut subjek dalam perkawinan campuran. Permasalahan dalam pemenuhan hak WNI perkawinan campuran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah isi putusan MK mengenai penambahan frasa Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan (3) UU Perkawinan menyimpang terhadap ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan mengenai perkawinan adalah perjanjian yang sakral, sehingga bukan ranah Negara untuk mengintervensi dengan mengharuskan adanya perjanjian dalam perkawinan. Permasalahan bagi anak dalam perkawinan campuran adalah status kewarganegaraan ganda terbatas. Anak berkewarganegaraan ganda terbatas tetap memiliki hak atas tanah walaupun belum berusia 18 tahun atau belum menikah dengan mengikuti ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Bagi anak yang sudah berusia lebih dari 18 tahun atau sudah menikah maka anak wajib memilih kewarganegaraan Indonesia.

The purpose and objective of this study is to analyze and describe the rights and problems of fulfilling the rights of Indonesian citizens who have mixed marriages in order to obtain land ownership rights by referring to the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015. In its decision, the Constitutional Court separates the considerations by breaking the chain of relationship between the influence of marriage in terms of joint property in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law on ownership of land rights in Article 21 paragraph (1) of the Basic Agrarian Law which resulted in the addition of the phrase regarding the marriage agreement in Article 29 paragraph (1), paragraph (3) paragraph (4) of the Marriage Law. The type of legal research used in this research is normative legal research, which focuses on laws and regulations. The analysis are mainly focuses on Article 21 paragraph (1) and paragraph (3) of Basic Agrarian Law; Article 29 paragraph (1), paragraph (3) paragraph (4) and Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law; and Article 4, Article 6 and Article 26 of the Citizenship Law. Thesis is carried out by examining library materials or secondary data. The results obtained from this study show that the legal basis for fulfilling the rights of Indonesian citizens who are married to foreigners in Article 21 paragraph (3) BAL and Article 26 paragraph (1) and paragraph (2) of the Citizenship Law is still entitled to have property rights to land. As long as the Indonesian citizen does not relinquish their citizenship, they are still entitled to have ownership rights to the land, even though the Indonesian citizen is subject to a mixed marriage. The problem in fulfilling the rights of Indonesian citizens in mixed marriages based on the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 is the content of the Constitutional Court's decision regarding the addition of the phrase Article 29 paragraph (1), paragraph (2) and (3) of the Marriage Law that deviates from the provisions of Article 1 of the Marriage Law regarding marriage is a sacred agreement, therefore it is not the realm of the State to intervene by requiring an agreement in marriage. The problem for children in mixed marriages is the limited dual citizenship status. Children with limited dual citizenship still have land rights even though they are not yet 18 years old or not yet married by following the provisions of Article 47 paragraph (1), Article 50 paragraph (1) and paragraph (2) of the Marriage Law. If the child are over 18 years old or married, the child must choose Indonesian citizenship.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Hak Milik Atas Tanah, Harta Bersama