PERUBAHAN KEBIJAKAN PASCA SUKSESI KEPEMIMPINAN: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Banjir di DKI Jakarta Tahun 2017-2020

FAJAR ISWAHYUDI, Agus Harianto Hadna; Muhadjir Darwin; Pande Made Kutanegara

2021 | Disertasi | DOKTOR KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Penelitian ini membahas alasan perubahan kebijakan pasca suksesi kepemimpinan pada Pemerintah Daerah dengan desentralisasi asimetris. Penelitian ini penting dilakukan karena alasan perubahan kebijakan dapat menggambarkan sejauhmana perubahan kebijakan berorientasi pada penyelesaian permasalahan. Ketika perubahan kebijakan berorientasi pada penyelesaian permasalahan, maka kemungkinan kebijakan mencapai keberhasilan akan semakin besar. Mengingat proses perumusan alternatif kebijakan, pemilihan kebijakan, implementasi kebijakan, dan alokasi sumberdaya akan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan. Perubahan kebijakan dapat disebabkan oleh berbagai alasan yang membuat tujuan bergeser dari penyelesaian permasalahan kebijakan. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan hal dimaksud. Penelitian ini akan menggunakan teori Allison untuk menjelaskan alasan perubahan kebijakan dari sisi rasionalitas aktor, proses organisasional, dan politik birokrasi. Rasionalitas aktor menyebabkan perubahan kebijakan berorientasi pada penyelesaian permasalahan. Proses organisasional menyebabkan perubahan kebijakan berorientasi pada peraturan. Politik birokrasi menyebabkan perubahan kebijakan berorientasi pada kepentingan para aktor. Penelitian dilaksanakan dengan metode studi kasus. Kasus yang dipilih adalah polemic perubahan kebijakan betonisasi sungai (KBS) menjadi kebijakan naturalisasi sungai (KNS) yang terjadi pasca suksesi Gubernur DKI Jakarta ditahun 2017-2020. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan analisis dokumen. Penelitian ini dilakukan saat pandemi Covid-19, untuk itu wawancara dilakukan melalui media elektronik. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan kebijakan disebabkan oleh rasionalitas aktor. Untuk itu perubahan kebijakan bertujuan untuk penyelesaian permasalahan. Perubahan kebijakan juga disebabkan oleh proses organisasional. Untuk itu perubahan kebijakan bertujuan mencapai tujuan yang disebutkan dalam peraturan. Penyelesaian permasalahan yang terjadi merupakan tujuan yang disebutkan dalam aturan. Perubahan kebijakan juga disebabkan oleh adanya proses politik birokrasi. Untuk itu perubahan kebijakan untuk memenuhi kepentingan para aktor. Kepentingan para aktor adalah menyelesaikan permasalahan kebijakan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan pasca suksesi kepemimpinan pada Pemerintah Daerah dengan desentralisasi asimetris tetap berorientasi pada penyelesaian permasalahan. Untuk itu kemungkinan keberhasilan perubahan kebijakan akan semakin besar. Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor baru yang ikut menyababkan perubahan kebijakan yaitu adanya alternatif kebijakan dengan konsekwensi yang relatif sama; adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat kekuatan kedua belah pihak relative seimbang; pemisahan permasalahan kebijakan menjadi beberapa bagian; adanya beberapa mekanisme pembuatan kebijakan; adanya aktor dengan dualisme preferensi kebijakan; adanya momentum yang mendorong perubahan kebijakan; dan adanya praktik balas jasa diantara para aktor.

This study discusses the backgrounds of policy changes after leadership succession in local governments with asymmetric decentralization. This research is important to do because the reasons for changes can describe the extent purpose of policies. When policies are taken to solve policy problems, the probability of the policy achieving policy goals will be even greater. Goals can direct alternative identification, alternative selection, implementation, and resources to solve problems. Policy change after the succession of leadership in local governments with asymmetric decentralization have the possibility of being caused by various reasons that can create different objectives other than solving problems. This research was conducted to explain this matter. This study will use Allison's theory to explain the reasons for policy changes. Alison's theory argues that policy changes are caused by the rationality of actors, organizational processes, and employee politics. The rationality of actors creates policy changes for problem solving. Organizational processes lead to regulation-oriented objectives. Politics causes policies that are oriented to the interests of the actors. The research was carried out using a case study method. The case selected was the river concretization policy (KBS) into the river naturalization policy (KNS), which occurred after the succession of the Governor of DKI Jakarta in 2017. Data were collected through interviews and document analysis. This research was carried out in conditions of the Covid-19 pandemic, for interviews were not conducted face-to-face but were conducted through electronic media intermediaries. Document collection is also carried out through electronic documents downloaded via the internet. This study finds that policy changes are caused by the rationality of actors. For this reason, policy changes are aimed at solving problems. Policy changes are also caused by organizational processes. For this reason, policy changes are aimed at achieving the objectives stated in the regulations. Solving problems that occur is the goal stated in the regulations. Policy changes are also caused by the bureaucratic political process. For that policy changes to meet the interests of the actors. It is in the interests of the actors to solve policy problems. This study then concludes that post-succession policy changes in leadership in local governments with asymmetric decentralization remain problem-solving oriented. For this reason, the likelihood of successful policy changes will be even greater. This study also found several new factors that contributed to policy changes, namely the existence of alternative policies with relatively the same consequences; the distribution of authority between the Central Government and the Local Government makes the strengths of the two parties relatively balanced; separation of policy issues into several parts; the existence of several policy-making mechanisms; there are actors with dualism in policy preferences; there is a momentum that drives policy changes; and the practice of reciprocation among actors.

Kata Kunci : banjir, betonisasi, jakarta, naturalisasi, sungai