Komunikasi Krisis dan Resiko Pandemi COVID 19 (Studi Kasus Pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Bulan Maret 2020 � April 2021)

SHARON CLAUDIA RPD, Dr. Rajiyem, S.I.P, M.Si

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

COVID 19 merupakan penyakit yang tengah menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dari 34 provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur ialah provinsi ke - 33 yang terpapar COVID 19. Penyebaran COVID 19 di provinsi ini yang awalnya cukup lambat yaitu dari 0 - 1 kasus per hari kemudian naik secara signifikan menjadi 20 kasus per hari. Hal ini mendorong masyarakat untuk mencari informasi mengenai COVID 19. Salah satu pihak yang bertugas menyampaikan informasi mengenai penyakit menular seperti COVID 19 adalah humas pemerintah menurut Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sebagai humas pemerintah, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan tersendiri pada masa pandemi COVID 19. Tantangan tersebut diantaranya adalah masalah aksesibilitas bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan. Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di berbagai pulau di provinsi ini juga memiliki latar belakang yang bervariasi. Melihat kondisi ini, maka idealnya dibutuhkan panduan komunikasi tertentu bagi humas pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya terutama dalam masa pandemi COVID 19. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap komunikasi krisis dan resiko oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan metode studi kasus. Penelitian ini akan didasarkan pada crisis and emergency risk communication model. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa komunikasi krisis dan resiko yang dilakukan oleh Biro Humas dan Protokol fokus pada penyebaran informasi mengenai perkembangan kasus COVID 19. Hal ini menyebabkan masih belum tercapainya tujuan komunikasi Biro Humas dan Protokol untuk mempersuasi masyarakat agar menaati anjuran terkait krisis.

COVID 19 is a disease that is spreading all over the world, including in Indonesia. Out ff the 34 provinces in Indonesia, East Nusa Tenggara is the 33rd province exposed to COVID 19. The spread of COVID 19 in this province was initially quite slow, from 0-1 cases per day, then increased significantly to 20 cases per day. This encourages the public to seek information about COVID 19. One of the parties in charge of conveying information about infectious diseases such as COVID 19 is government public relations according to Information Commission Regulation No. 1 of 2010 concerning Public Information Service Standards. As the government's public relations officer, the Bureau of Public Relations and Protocol of the Regional Secretariat of East Nusa Tenggara Province faces its own challenges during the COVID 19 pandemic. These challenges include accessibility issues for the people of East Nusa Tenggara as an archipelagic province. On the other hand, the people who live on various islands in this province also have varied backgrounds. Seeing this condition, ideally certain communication guidelines are needed for government public relations to communicate with the community, especially during the COVID 19 pandemic. Therefore, in this study an analysis of crisis and risk communication was carried out by the Public Relations Bureau and Protocol of the Regional Secretariat of East Nusa Tenggara Province with case study method. This research will be based on the crisis and emergency risk communication model. The results of this study prove that the crisis and risk communication carried out by the Public Relations and Protocol Bureau focuses on disseminating information regarding the development of COVID 19 cases.

Kata Kunci : Komunikasi Krisis dan Resiko, COVID 19, Humas Pemerintah;Crisis and Risk Communication, COVID 19, Government Public Relations