KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS OLEH DUA ORANG YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

SETIAWATI HEMAS U, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status badan hukum yang melekat pada perseroan terbatas dalam hal perolehan harta setelah perkawinan pendiri perseroan menjadi harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta kepastian hukum perjanjian dengan pihak ketiga yang belum dipenuhi apabila perolehan harta setelah perkawinan pendiri perseroan menjadi harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan data lapangan melalui wawancara dengan narasumber yaitu praktisi hukum dan instansi terkait penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan diketahui bahwa: Pertama, status badan hukum yang melekat pada perseroan terbatas akan tetap ada meskipun dalam hal ini pemegang saham melakukan perkawinan yang menyebabkan harta setelah perkawinan menjadi harta bersama, karena dalam hal ini pendirian perseroan tetap dua orang yang mana modal untuk mendirikan perseroan terbatas menggunakan harta bawaan dan tetap memenuhi unsur Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta pertanggungjawaban pemegang saham tetap terbatas pada saham yang disetorkan ke dalam perseroan terbatas. Kedua, kepastian terhadap perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga selama perbuatan hukum tersebut dilakukan setelah perseroan mendapatkan pengesahan, maka pihak ketiga dapat menuntut pertanggungjawaban perseroan apabila terjadi sengketa.

This research aims to determine and analyze the legal entity status attached to a limited liability company in terms of the acquisition of assets after the marriage of the founders of the company into joint assets without a prenuptial agreement based on laws of the republic of indonesia number 40 of 2007 concering limited liability company and laws of the republic of indonesia number 1 of 1974 concering marriage, as well as legal certainty of agreements with third parties that have not been fulfilled if the acquisition of assets after the marriage of the founders of the company becomes joint property without a prenuptial agreement. The type of research used is normative legal research. The types of data using in this research is secondary data. Data collection techniques in this study using literature and field data through interviews with sources, namely legal practitioners and agencies related to this research. Data analysis using qualitative analysis. Based on the results of this research: First, the legal entity status attached to the limited liability company will still exist even though in this case the shareholders marry which causes the assets after the marriage to become joint assets, because in this case the establishment of the company remains two people where the capital to establish a limited liability company uses its innate assets and still fulfills the elements of Article 7 of the Limited Liability Company Law and the liability of shareholders remains limited to the shares deposited in a limited liability company. Second, the certainty of the agreement made with a third party as long as the legal action is carried out after the company has received approval, then the third party can demand the company's responsibility in the event of a dispute.

Kata Kunci : Kepemilikan saham, status badan hukum, perseroan terbatas, perjanjian kawin/ Shareholding, legal entity status, limited liability company, prenuptial agreement