KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PEMENUHAN ASAS HUKUM KEBENDAAN DALAM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA

NOVI SANDRIA L D L, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M. Hum

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) implikasi Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pemenuhan asas hukum kebendaan dalam Jaminan Fidusia dan (2) implikasi Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap titel eksekutorial Jaminan Hak Tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dengan penelitian kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier mempergunakan alat berupa studi dokumen. Penelitian didukung dengan wawancara kepada narasumber dengan mempergunakan alat berupa pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berimplikasi terhadap asas-asas hukum kebendaan yang melekat pada Jaminan Fidusia. Asas droit de preference, asas droit de suite, dan asas kemudahan eksekusi dalam hal pelunasan utang kreditur pemegang Jaminan Fidusia tidak hilang, namun menjadi tidak efektif. Sepanjang jaminan khusus kebendaannya tidak berakhir maka Jaminan Fidusia tetap menjadi jaminan khusus kebendaan. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak memberikan implikasi terhadap titel eksekutorial Hak Tanggungan. Hal ini dikarenakan Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan berbeda dalam hal sifat dan karakter pelaksanaan eksekusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020 juga menyatakan bahwa hak kepemilikan dari benda yang menjadi objek jaminan tetap berada di tangan debitur, sehingga pada saat dilakukan eksekusi, kreditur akan memperhatikan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan terhindar dari adanya pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan secara sewenang-wenang.

This study aims to determine and analyze (1) the implications of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 toward the fulfillment of material law principles in Fiduciary Guarantees and (2) the implications of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 on the title of the Mortgage Guarantee. This study is descriptive normative juridical. Data obtained by library research on primary, secondary, and tertiary legal materials using a tool in the form of document studies. Interviews with informants were conducted as part of the study using a tool in the form of interview guidelines. It was used the qualitative analysis. The results of this study indicate that, first, the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has implications for the principles of material law attached to Fiduciary Guarantees. The principles of droit de preference, droit de suite, and ease of execution in terms of paying off the debts of creditors holding fiduciary guarantees do not vanish, but rather become ineffective. As long as the special material guarantee does not expire, the Fiduciary Guarantee remains a special material guarantee. Second, the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 does not have any implications for the executorial title of Mortgage. This is because the Fiduciary Guarantee and Mortgage are different in terms of the nature and character of the execution. The decision of the Constitutional Court Number 21/PUU-XVIII/2020 also states that the debtor retains ownership rights to the object that is the object of collateral so that during execution, the creditor will pay attention to the stages determined by legislation and avoid being the execution of the object of Mortgage arbitrarily.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Asas Hukum Kebendaan, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Titel Eksekutorial