Legitimasi, Kepemimpinan dan Inovasi : Analisis Penggunaan Instrumen Agama Dalam Kebijakan Daerah

HARRIS USMAN AMIN, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA;Dr. Hakimul Ikhwan, MA;Dr. Siti Syamsiyatun

2021 | Disertasi | DOKTOR KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Penelitian ini menganalisis Kebijakan Gerakan Salat Subuh Berjemaah (GSSB) di Kota Palembang yang menggunakan instrumen agama yang difokuskan pada aspek legitimasi, kepemimpinan dan inovasi dalam analisisnya. Kebijakan ini telah berjalan sejak tahun 2015 dengan melibatkan birokrat dan masyarakat. Penelitian ini menarik dan penting untuk dilakukan karena kebijakan GSSB telah berdampak signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kondusivitas politik di Kota Palembang. Penelitian ini difokuskan pada tiga pokok kajian. Pertama, analisis tujuan dan latar belakang kebijakan GSSB untuk menjawab pertanyaan publik akan pentingnya kebijakan ini. Kedua, analisis unsur-unsur pembentuk legitimasi yang terdiri dari empat aspek yaitu perilaku pemimpin, kompetensi aparatur, kinerja pemerintah dan keadilan prosedural. Ketiga, analisis model kepemimpinan Wali Kota dalam kebijakan GSSB yang menggunakan instrumen agama dan perannya dalam mewujudkan inovasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data dan informasi utama diperoleh dari Wali Kota Palembang yang merupakan aktor utama dalam kebijakan GSSB. Data pendukung diperoleh dari informan pendukung (ASN, masyarakat, mitra kerja Wali Kota dan pejabat Kementerian Dalam Negeri), arsip berita daring dan dokumen lainnya. Pengujian kredibilitas dan keabsahan data dilakukan dengan model triangulasi dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber seperti dari informan pendukung, arsip berita daring dan dokumen lainnya untuk mendapatkan data yang akurat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa hal penting. Pertama, agama masuk kedalam pemerintahan melalui kebijakan GSSB dalam rangka mewujudkan �the common good� (kepentingan umum) dan kepentingan politik Wali Kota. Berawal dari undangan Majelis Berbagi yang memberikan bantuan kepada anak yatim dan orang miskin pada saat Salat subuh berjemaah, Wali Kota merasakan manfaat dapat menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sehingga akhirnya memutuskan kebijakan GSSB sebagai program pemerintah. Kedua, dalam kebijakan GSSB Wali Kota tidak hanya melaksanakan salat subuh berjemaah namun ada kegiatan lain seperti penyerahan bantuan, melakukan dialog dan menyerap aspirasi masyarakat, melakukan kunjungan dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang sakit dan miskin. Perilaku tersebut terbukti mampu memberikan manfaat kepada masyarakat yang dibuktikan dengan kinerja pemerintah yang mampu merealisasikan aspirasi masyarakat yang disampaikan saat GSSB. Selain perilaku dan kinerja pemerintah, kompetensi aparatur dalam merespon permintaan masyarakat di lapangan juga mendapat apresiasi masyarakat yang dapat menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan GSSB. Hasil dari kebijakan GSSB tidak hanya dirasakan oleh masyarakat muslim namun juga masyarakat nonmuslim, hal ini sesuai dengan prinsip keadilan prosedural dan objektivikasi agama. Ketiga, Kebijakan GSSB yang menggunakan intrumen agama membuat perilaku yang ditampilkan Wali Kota dalam GSSB selaras dengan nilai-nilai agama dan perilaku yang dicontohkan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. Selain itu GSSB juga mencapai misi profetik yaitu mewujudkan humanisasi, liberalisasi dan transendensi melalui program-program pendukung seperti program bedah rumah, program kesehatan gratis, program sekolah filial, program 500 ustaz dan program lainnya. Model kepemimpinan Wali Kota termasuk dalam model kepemimpinan profetik, nilai-nilai agama yang digunakan dalam kepemimpinan profetik berperan dalam membentuk ilklim inovatif dalam suatu organisasi, seperti nilai-nilai agama pemimpin yang memberdayakan bawahan, memberikan support dan kebebasan berpendapat serta mengajak pada kebaikan yang berorientasi pada dunia dan akhirat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan GSSB yang menggunakan instrumen agama dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan kepemimpinan Wali Kota melalui unsur-unsur pembentuk legitimasi (perilaku pemimpin, kompetensi, kinerja dan keadilan prosedural) yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penggunaan instrumen agama dalam kebijakan GSSB juga membentuk model kepemimpinan profetik yang selaras dengan nilai-nilai agama dan berperan dalam mewujudkan inovasi melalui nilai-nilai agama yang ada dalam kepemimpinan Wali Kota.

This study analyzed the aspects of legitimacy, leadership, and innovation in the Congregational Fajr Prayer Movement (GSSB) policy in Palembang. This policy has been running since 2015 by involving bureaucrats and the public. This research is important to do considering the GSSB policy has had a significant impact on governance and political conduciveness in Palembang. This research focused on three main points. First, analysis on the importance of the objectives and background of the GSSB policy to answer public questions. Second, analysis of the elements forming legitimacy, namely leader behavior, apparatus competence, government performance, and procedural justice. Third, analysis of the mayor leadership model in GSSB and his roles in realizing innovation. This research is a qualitative research using case study method. The main data and information were obtained from the Mayor of Palembang who is the main actor in the GSSB policy. Secondary data were obtained from supporting informants (ASN, community, mayor's fellow workers, and the Ministry of Home Affairs officials), online news archives, and other documents. The credibility and validity of the data were tested using a triangulation model by checking data from various sources, such as supporting informants, online news archives, and other documents to obtain accurate data. The research results proved that the implementation of GSBB on government work program was to realize the public interests and the mayor's political interests. Departing from the �Sharing Assembly" (charity activity) invitation letter which provided assistance to orphans and the poor during the congregational fajr prayer, the mayor decided to implement the GSBB after experiencing the program benefits and being able to directly listen to the public aspirations. Second, in the implementation of the GSSB, the mayor did not only carry out the congregational fajr prayer, but also other activities such as conducting dialogue and listening to the public aspirations, making visits, and providing assistance to the sick and poor. This behavior was proven to benefit the community as evidenced by the government capability in realizing public aspirations. In addition to the behavior and performance of the government, the competence of the apparatus in responding to public requests in the field has also received public appreciation, thereby increasing the level of public trust. The results of the GSSB policy were not only experienced by the Muslim community, but also the non-Muslim one. This is in accordance with the principles of procedural justice and religious objectification. Third, the GSSB Policy was able to show an image of the mayor that was in line with the religious values and behavior demonstrated by the Prophet Muhammad PBUH. In addition, GSSB could achieve the prophetic mission of realizing humanization, liberalization, and transcendence through supporting programs such as the home renovation, free health provision, filial school, 500 religious teachers, and others. The leadership model of the Mayor of Palembang was included in the prophetic leadership model since it contained religious values demonstrated in prophetic leadership which aims to form an innovative climate for an organization. This includes empowering subordinates, providing support, allowing freedom of speech, and encouraging people to do the good and be oriented to the world and the hereafter. The conclusion of this research is that GSSB could increase the government legitimacy and the mayor leadership through the elements forming legitimacy (leader behavior, apparatus competence, government performance, and procedural justice) since the benefits can be enjoyed by the community. The use of religious instruments in the implementation of GSSB also formed a prophetic leadership model that was in line with religious values and played a role in realizing innovation through the religious values existed in the mayor leadership.

Kata Kunci : kebijakan, agama, pemerintah daerah, legitimasi, kepemimpinan, inovasi