ALIENASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DI KABUPATEN BANYUMAS

RANJANI, Dr. Ratminto, M.Pol, Admin.

2021 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis alienasi dalam implementasi kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Banyumas menggunakan dua aspek alienasi kebijakan yaitu aspek ketidakberdayaan (dengan sub aspek ketidakberdayaan strategis, ketidakberdayaan taktis dan ketidakberdayaan operasional) dan aspek ketidakbermaknaan (dengan sub aspek persepsi publik terhadap nilai tambah MPP dan persepsi birokrat terhadap nilai tambah MPP). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alienasi kebijakan dalam implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas tidak terjadi secara spontan, tetapi karena timbulnya berbagai reaksi dan kejadian atas implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Banyumas melalui berbagai tindakan, seperti penolakan untuk mengintegrasikan pelayanan perizinan dan non perizinan dari beberapa dinas dan instansi, kemudian, alasan lainnya adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh para pegawai publik di MPP. Penyebab lain yang melatarbelakangi terajadinya alienasi kebijakan dalam implementasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas adalah keterbatasan anggaran dan SDM. Keterbatasan SDM tersebut mengakibatkan absennya beberapa gerai pelayanan yang berdampak pada kekosongan jumlah pengunjung secara konsisten.

This study describes and analyzes alienation in policy implementation, especially in the implementation of public service mal policy (MPP) in Banyumas Regency by using two aspects of policy alienation, namely the powerlessness aspect (with sub-aspects of strategic powerlessness, tactical powerlessness and operational powerlessness) and the meaninglessness (with sub-aspects of public perception of the added value of MPP and bureaucrats' perception of added value of MPP). The research method used in this study is a qualitative method. The data collection in this study was carried out through interviews, observation and documentation. While the data analysis method used is an interactive analysis model. The results of the study indicate that policy alienation in the implementation of the Public Service Mall policy in Banyumas Regency does not occur spontaneously, but because of the emergence of various reactions and events on the implementation of the Public Service Mall policy in Banyumas Regency through various actions, such as refusal to integrate licensing and non-licensing services from several agencies. Then, another reason is the limited authority possessed by public employees in MPP. Another factor behind the occurrence of policy alienation in the implementation of the Banyumas Regency Public Service Mall is the limited budget and human resources. The limited human resources resulted in the absence of several service outlets which resulted in a consistent vacancy in the number of visitors.

Kata Kunci : Alienasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Mal Pelayanan Publik