POTENSI VISUALISASI INDEKS DESA MEMBANGUN DALAM PENGALOKASIAN DANA DESA DAN PREDIKSI KETAHANAN POLITIK (Kerja Sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Startup Kedata)

AGNES SULISTYA W, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si.; Dr. Agus Joko Pitoyo, S.Si., M.A

2021 | Tesis | MAGISTER KETAHANAN NASIONAL

Visualisasi Indeks Desa Membangun (IDM) memiliki potensi sebagai basis pengambilan kebijakan, termasuk dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi visualisasi Indeks Desa Membangun (IDM) dalam pengalokasian Dana Desa serta mengkaji prediksi ketahanan politik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa). Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data diakukan dengan metode 1) wawancara, 2) survei, 3) dokumentasi, 4) studi pustaka, dan 5) internet. Teknik analisis data dilakukan dengan cara 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) model data, dan 4) penarikan/verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visualisasi IDM yang dilakukan oleh Kemendesa dan Startup Kedata berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) berpotensi untuk meningkatkan pemerintahan yang akuntabel dan efektivitas kebijakan afirmatif. Aspek pemerintahan yang memiliki akuntabilitas tercermin dari potensi BDA yang dapat 1) memberikan keterbukaan atau transparansi, 2) memberikan pelayanan yang responsif, 3) membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, dan 4) memberikan sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Sementara itu potensi efektivitas kebijakan afirmatif tergambar dalam kemampuan BDA untuk menciptakan 1) kejelasan tujuan, 2) kejelasan strategi mencapai tujuan, dan 3) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Namun demikian, untuk menggali potensi tersebut diperlukan penyelesaian terhadap persoalan politisasi IDM, ego sektoral atau masalah hubungan antarlembaga, cara pandang negara terhadap desa, dan sumber daya manusia. Di samping itu terdapat permasalahan teknis lain seperti standardisasi data, interoperabilitas data, dan infrastruktur yang belum memadai. Selanjutnya peringkat ketahanan di Kemendesa terkait dengan potensi visualisasi IDM sebagai basis pengalokasian Dana Desa adalah Tangguh. Peringkat Tangguh didapatkan dalam semua kelompok responden. Namun demikian dari empat aspek yang diukur ketahanan politiknya yakni posisi isu/dukungan, potensi visualisasi IDM, kesiapan sumber daya, dan ranking optimisme aspek kesiapan sumber daya merupakan aspek yang mendapatkan nilai yang paling rendah disbanding semua aspek dalam kelompok responden manapun.

Visualization of Indeks Desa Membangun (IDM) has potential in the policymaking process, including in the allocation of Village Funds as mandated in Law Number 6 of 2014 concerning Village. This study aims to determine the potential for visualization of IDM as part of Big Data Analytics in the allocation of Village Funds and to examine the prediction of political resilience in the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Kemendesa). This research is field research and is descriptive research. The approach used in this research is mixed-method, namely qualitative and quantitative research. Data collection techniques were carried out using the following methods of 1) interviews, 2) surveys, 3) documentation, 4) literature study, and 5) internet. The data analysis technique was carried out by 1) data collection, 2) data reduction, 3) data modeling, and 4) conclusion drawing/verification. The result showed that the visualization of IDM conducted by the Ministry of Villages and Startup Kedata based on Geographic Information System (GIS) has the potential to improve accountability of the governance and the effectiveness of affirmative policies. Aspects of accountable governance are reflected in the potentials of visualization of IDM to 1) provide openness/transparency, 2) provide response services, 3) create space for public participation, 4) provide a means for the public to assess government performance. Meanwhile, the potentials of the effectiveness of affirmative policies are reflected in the visualization's ability to create 1) clarity of objectives, 2) clarity of srategies to achieve the goals, and 3) an educational system of supervision and control. However, to create these potentials, it is necessary to solve the problems of the politicization of IDM, inter-institutional relations problem, the states's perspective on villages, and human resources in addition to other technical problems such as data standardization, data interoperability, and infrastructure that has not been developed yet. adequate. On the second research question, the result of the study showed that the resiliency of Kemendesa is 'Tangguh' in terms of the use of IDM visualization as a basis of allocating village funds. Tangguh ratings are found in all groups of respondents. However, of the four aspects measured for political resilience, namely the issue/support position, potential of IDM visualization, resource readiness, and optimism ranking, the resource readiness aspect is the aspect that gets the lowest score compared to all aspects in any respondent group.

Kata Kunci : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Big Data Analytics, Dana Desa, Ketahanan Politik, Startup Kedata