Tinjauan etis terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia
ROHADI, Prof.Dr. H.R. Soejadi, SH.,SU
2002 | Tesis | S2 Ilmu FilsafatPenelitian ini adalah penelitian pustaka. Obyek formal penelitian ini adalah otonomi daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretasi, holistik dan analisis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pada hakikatnya praktek pembangunan politik adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Disadari bahwa krisis multidimensi yang tejadi saat ini membuat penderitaan politik dan ekonomi. Semua rakyat Indonesia ham maw mengatasi dengan usaha pembangunan masyarakat yang meliputi pembangunan sosial, politik, budaya dan pendidikan. Pembangunan masyarakat dapat dilakukan dengan lancar, j ika ada desentralisasi pemerintahan. Penelitian terhadap pelaksanaan otonomi daerah ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan akan berhasil bila pemerintah didukung oleh seluruh rakyat. Masyarakat berkeadilan bisa tenvujud dengan adanya keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Hubungan antara rakyat dan pemerintah dalarn rangka pembagian kerja. Pelaksanaan otonomi daerah hendaknya memperhatikan prinsipprinsip etika pemerintahan. Gagasan negara sejahteraan &lam pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dengan cara-cara yang damai dan konstitusional. Otonomi daerah akan menghindari tradisi kekerasan sebab kekerasan akan memicu timbulnya kekerasan baru yang silih berganti. Keadaan yang damai dan sej ahtera akan cepat mewujudkan masyarakat berkeadilan yang berdaya dalam mencapai tatanan yang ideal. Pemberdayaan masyarakat tetap berlandaskan moral intelektual dan spiritual.
This research is a bibliographical research. This research is decentralization government. The analysis methods used in this research a interpretation, holistical, and analysis methods. The result of this research discloses that development practice for welfare state in Indonesia. The multidimensional crisis caused political and economical suffering. All of Indonesian people ought to want to do social development. The Indonesian country should do development in the many aspect. There are social, political, economical, cultural and educational aspects. The social development can do will, if there are decentralization of government. The decentralization of government should see government ethic. Conclusion of the research of government understands that development activity will be success if government supported by all of people. Civil society can be realizated by participation all of people in the duty of country. The relation between the people and the country in the job description. Government as component of political power will effort the order of state that have a democratic and egality life. The idea welfare state is fighted by Government peacely and constitutionally. Government will avoid confusedness behavior, because the confusedness behavior will make conftisedness continually. The peace and welfare state situation will make civil society that have power in the reach for the ideal order. The unpowering of civil society always go in the moral, intellectual and spiritual principle.
Kata Kunci : kesejahteraan umum, welfare state