Pelaksanaan Pengawasan Notaris di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (Studi Analisis Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao

HARDNAS LAIMUS M M, Dr.Destri Budi Nugraheni,S.H.,M.Si.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) khususnya di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao, (2) Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan solusi yang diambil oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) khususnya di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao serta implikasinya terhadap kualitas pengawasan ditinjau dari UUJNP dan Kode Etik Notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripif analitas dan normatif empiris yang akan menggunakan data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden. Data sekunder dilakukan dengan membaca, menelaah dan mengkritisi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Lokasi pnelitian dilakukan di Kota Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao meliputi laporan pengaduan masyarakat, pemeriksaan protokol notaris, dan fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris yang belum maksimal. (2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang adalah keadaan geografis dan iklim yang sulit, Ketiadaan unsur akademisi di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao, masalah pendanaan atau biaya serta masalah waktu yang tepat untuk melakukan pengawasan. Adapun solusi yang diajukan oleh Majelis Pengawas Daerah diantaranya mengajukan penambahan dana ke Kemenkumham, memungut iuran, serta untuk masalah waktu diharapkan untuk lebih disiplin dan siap menerima konsekuensi. Pada kenyataannya masalah biaya yang diajukan belum mendapat jawaban sampai sekarang sehingga mempengaruhi kualitas pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao.

The aims of this study are (1) to identify and analyze the implementation of notary supervision by the Regional Supervisory Council of Kupang City in the 3T (Lagging, Frontier, Outermost) areas, especially in Sabu Raijua Regency and Rote Ndao Regency, (2) Knowing the obstacles in the implementation of supervision and the solutions taken by the Regional Supervisory Council for the City of Kupang for the 3T ( Lagging, Frontier , Outermost) areas, especially in Sabu Raijua Regency and Rote Ndao Regency and their implications for the quality of supervision in terms of the UUJNP and the Notary Code of Ethics. This type of research is a study normative empirical will use secondary data first and then proceed with the primary data in the field. Primary data obtained from interviews with sources and respondents. Secondary data is done by reading, reviewing and criticizing legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The location of this research is Kupang City, Sabu Raijua Regency, Rote Ndao Regency. The results of the study indicate that: (1) The implementation of notary supervision by the Regional Supervisory Council of Kupang City in Sabu Raijua Regency and Rote Ndao Regency includes reports of public complaints, examination of notary protocols, and legal facts regarding alleged violations of the implementation of positions and notary behavior that has not been maximized. (2) Obstacles in the implementation of supervision carried out by the Regional Supervisory Council of Kupang City are difficult geographical and climatic conditions, absence of academic elements in Sabu Raijua Regency and Rote Ndao Regency, problems of funding or costs as well as problems with the right time to carry out supervision. The solutions proposed by the Regional Supervisory Council include submitting additional funds to the Ministry of Law and Human Rights, collecting fees, and for the time issue, it is expected to be more disciplined and ready to accept the consequences. In fact, the proposed cost issue has not received an answer until now, thus affecting the quality of notary supervision by the Regional Supervisory Council of Kupang City in Sabu Raijua Regency and Rote Ndao Regency.

Kata Kunci : notaris, pengawasan, MPD.