PROBLEMATIKA KETIDAKTUNTASAN PENGATURAN PERAN BUPATI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN PERBEKEL DESA SAKTI, PROVINSI BALI MASA BAKTI 2018-2024

I KT GD YOGA PUSTAKA, Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peranan Bupati Klungkung dalam upaya penyelesaian sengketa terhadap hasil pemilihan Perbekel Desa Sakti, Provinsi Bali Masa Bakti 2018-2024 dihubungkan dengan Perda Kab. Klungkung 12/2017 jo. Perbup Klungkung 42/2018, mengetahui dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul dari eksistensi penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota, serta mengetahui dan mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota dalam peraturan perundang-undangan masih patut untuk dipertahankan atau tidak. Jenis penelitian ini adalah penelitian yudiris normatif dan yudiris empiris yang menitikberatkan pada data sekunder secara kepustakaan untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer melalui penelitian lapangan. Data penelitian lapangan diperoleh dari wawancara dan korespodensi dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh kemudian diperbandingkan kesesuaiannya dari sumber data yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa: pertama, pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan Perbekel di Kabupaten Klungkung adalah untuk sengketa proses pemilihan Perbekel diselesaikan oleh panitia pemilihan Perbekel, sedangkan untuk sengketa hasil pemilihan Perbekel diselesaikan oleh Bupati Klungkung. Kedua, perselisihan Pemilihan Perbekel Desa Sakti, Provinsi Bali Masa Bakti 2018-2024 merupakan "perselisihan hasil" pemilihan, bukan "perselisihan proses". Oleh karena itu sepatutnya Panitia Pemilihan Kabupaten Klungkung memfasilitasi untuk penyelesaian perselisihan tersebut agar diselesaikan oleh Bupati Klungkung. Ketiga, model penyelesaian sengketa hasil pemilihan Perbekel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung kedepannya, yaitu pengaturan bentuk dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Perbekel secara terperinci dan jelas serta perlu dibentuk Badan Pengawas Pemilihan Perbekel oleh Bupati Klungkung.

This study aims to fins out and review the role of the Klungkung Regent in efforts to resolve disputes over the election results of Perbekel Sakti, Bali Masa Bakti Province 2018-2024 is connected with Perda Kab. Klungkung 12/2017 jo. Perbup Klungkung 42/2018, knowing and analyzing the problems arising from the existence of dispute resolution of villange head election results by the Regent/Mayor, and knowing and reviewing the mechanism of resolving disputes resulting from the election of the Village Head by the Regents/Mayor in the legislation is still worth defending or not. This type of research is normative juridical and empirical juridical research that focused on secondary data in literature to be continued with research on primary data through field research. The field research data was obtained from interviews and correspondence with the Legal and Human Rights Section of the Klungkung District Secretariat and Judges at the Denpasar State Administrative Court. Furthermore, the data obtained is analyzed by qualitative method that is by deciphering the data obtained and then compared its suitability from existing data sources. Based on the results of the research and discuccion concluded that: First, the election disputes perbekel Desa Sakti, is a "dispute result" election, not a "dispute process". Therefore, it is fitting that the Klungkung District Election Committee facilitates the resolution of the disputes to be resolved by the Klungkung Regent. Second, the problem arising from the arrangement of disputes resolution of the election results of the Village Head by the Regent/Mayor are: the regulation a quo only regulates briefly and not in detail regarding the mechanism of resolving disputes the results of the election of the Village Head, the view that the Regent/Mayor is part of the executive power so that it can not exercise the power of the judiciary, and concerns about the neutral position of the Regent/Mayor in decision-making to disputes. Third, the mechanism of resolving disputes resulting from the Election of village heads by the Regent/Mayor in future legislation is still worth defending.

Kata Kunci : perselisihan pemilihan, perbekel, bupati, walikota