Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta

AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta dan mengetahui hambatan pelaksanaan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjadi warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Dalam penelitian ini penulis mengkaji permasalahan yang ada melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari bahanbahan kepustakaan seperti perundang-undangan, buku, dan jurnal. Selain itu penulis melakukan observasi langsung ke lapangan berkaitan dengan objek yang diteliti dan melakukan wawancara dengan responden. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh 2 (dua) kesimpulan. Pertama yaitu bentuk pemenuhan hak pendidikan Anak Warga Binaan Permasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta berupa pendidikan kepribadian, pendidikan kemandirian dan pendidikan akademik. Pemenuhan pendidikan akademik hanya dilaksanakan oleh LPKA sendiri menjadikan kurang maksimal. Idealnya bentuk pemenuhan pendidikan akademik berbentuk pendidikan layanan khusus dengan melibatkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyelenggara pendidikan layanan khusus. Kedua yaitu hambatan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjadi warga binaan ialah koordinasi dengan pemerintah daerah belum dilaksanakan dan belum adanya peraturan di daerah tentang Pendidikan Layanan Khusus yang memasukan anak yang dipidana sebagai salah satu penerima layanan pendidikan khusus.

This study aims to determine the form of fulfillment of the right to education for children who are juveniles in the Youth Detention Center (LPKA) Class II A of Yogyakarta and to find out the obstacles to carry out the implementation of the fulfillment of the right to education for children who are juveniles. This research was conducted with empirical normative method. In this study, the authors examined the existing problems through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials consisting of library materials such as legislation, books, and journals. In addition, the authors made direct observations to the field relating to the object under study and conducted interviews with respondents.Keywords: fulfillment, education rights, juveniles, LPKA, formal education, non-formal education Based on the results of research and discussion, 2 (two) conclusions can be obtained. The first is the form of fulfilling the educational rights of the juveniles of Youth Detention Center Class II of Yogyakarta (LPKA) in the form of personality education, independence education, and academic education. The fulfillment of academic education carried out by LPKA itself, making it less than optimal. The ideal form of the fulfillment of academic education was in the form of special education service by involving the Yogyakarta Special Region Government as the provider of special education service. Secondly, the obstacles to the implementation of the fulfillment of the right to education for the juveniles was that the coordination with local governments had not been implemented and there were no regional regulations concerning Special Education Service for the juveniles.

Kata Kunci : pemenuhan, hak pendidikan, anak binaan, pendidikan formal, pendidikan non formal.