ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DEMI EFISIENSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 19/PUU- IX/2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

ZULKHAM SADAT Z, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi terkait pengertian efisiensi dalam Putusan MK No.19/PUU-IX/2011. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Putusan MK No.19/PUU-IX/2011 pasca diterbitkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian normatif ini didukung dengan wawancara terhadap narasumber dengan alat pedoman wawancara. Penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan alat studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Pada Putusan MK.No.19/PUU-IX/2011, secara normatif hakim mahkamah konstitusi menafsirkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan efisiensi sebagai alasan yang dibenarkan (konstitusional) apabila perusahaan tutup secara permanen. Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memaknai arti �efisiensi� seutuhnya, karena dari segi Bahasa kata efisiensi dipahami secara luas sebagai upaya penghematan, meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya berbicara tentang efisiensi dalam perusahaan berarti melakukan segala upaya penghematan untuk keperluan perusahaan, yang bertujuan supaya beban pendanaan/perongkosan yang ditanggung perusahaan menjadi bisa berkurang, sehingga perusahaan bisa tumbuh menjadi sehat. Apabila perusahaan tutup permanen maka tidak mencerminkan pengertian efisiensi dari segi Bahasa dan ilmu ekonomi perusahaan. Kedua, Putusan MK No.19/PUU-IX/2011 Pasca diterbitkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih eksis, karena materi atau muatannya masih belum diindahkan oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Materi dalam Putusan MK No.19/PUU-IX/2011 masih relevan dan dapat menyempurnakan pengaturan PHK karena alasan efisiensi dalam UU Cipta Kerja.

The purpose of the research is to know and analyze the interpretation of the judges of the Constitutional Court regarding the notion of efficiency in the Constitutional Court Decision No.19/PUU-IX/2011. Another purpose of this research is to find out and analyze the existence of the Constitutional Court Decision No.19/PUU-IX/2011 after the issuance of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This research is a descriptive normative research. This normative research is supported by an interview with interviewees using interview guide. Normative research is conducted by literature research to obtain secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using document study tools. The data analysis in this research was conducted qualitatively. The reaserch results showed first, In the Constitutional Court's Decision No.19/PUU-IX/2011, normatively judges of the constitutional court interpreted termination of employment (PHK) for reasons of efficiency as a justified (constitutional) reason if the company closed permanently. The interpretation of the judges of the Constitutional Court does not fully interpret the meaning of "efficiency", because in terms of language the word efficiency is widely understood as an effort to save time, minimize energy and costs. Furthermore, talking about efficiency in the company means making every effort to save for the company's needs, which aims to reduce the cost of funding/cost borne by the company, so that the company can grow to be healthy. If the company is permanently closed, it does not reflect the notion of efficiency in terms of the language and economics of the company. Second, the Constitutional Court Decision No.19/PUU-IX/2011 After the issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Work Create, it still exists, because the material or content has not been heeded by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The material in the Constitutional Court Decision No.19/PUU-IX/2011 is still relevant and can improve the arrangement for layoffs for reasons of efficiency in Law concerning Work Creation.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Efisiensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja.