PENETAPAN PENGADILAN ATAS STATUS HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Wt)

GANGGAS ZARKAZA, Dr. R.A.Antari Inaka, S.H., M.H.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis arti penting Penetapan Pengadilan atas status harta bawaan dalam perkawinan sebagai salah satu protokol administrasi peralihan hak tas tanah baik di Notaris/PPAT maupun Kantor Pertanahan Nasional dalam perkara Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Wt, dan mengkaji dan menganalisis kemungkinan penetapan pengadilan atas status harta bawaan tersebut dimungkinkan untuk diganti dengan alat bukti lain. Penelitian yang disajikan ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatifdengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Penetapan Pengadilan dalam perkara Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Wt Diperlukan karena perlu adanya Penetapan Pengadilan tentang asal usul harta tersebut sehingga dapat diketahui bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan pihak istri. Penetapan Pengadilan Agama ini diperlukan untuk persyaratan administrasi dalam pembuatan Akta Jual Beli oleh Notaris/PPAT dan proses balik nama di kantor Pertanahan. (2) Adapun mengenai kemungkinan penetapan pengadilan atas status harta bawaan tersebut pada dasarnya tidak dimungkinkan untuk diganti dengan alat bukti lain dapat dijelaskan bahwa Penetapan Pengadilan mengenai status harta dalam perkawinan merupakan bukti yang paling kuat karena penetapan tersebut diambil berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan dari para saksi, sehingga hakim berkeyakinan mengenai status harta yang bersangkutan apakah termasuk dalam harta bersama atau termasuk sebagai harta bawaan dari istri atau suami. Penetapan Pengadilan mengenai harta bawaan ini adalah bukti yang paling kuat dan itu diperlukan sebagai persyaratan administratif dalam pengurusan pendaftaran tanahnya karena dalam Penetapan Pengadilan tersebut terdapat titel eksekutorial.

The purpose of this research is to study and analyze the importance of the Court Ruling on the status of inherited assets in marriage as one of the administrative protocols for the transfer of land rights in both the Notary / PPAT and the National Land Office in case Number 362 / Pdt.G / 2019 / PA. Wt, and reviewing and analyzing the possibility that a court order on the status of the assets may be replaced by other evidence. The research presented is an empirical legal research. The results of this study are descriptive analytical. The data analysis used in this research is qualitative descriptive method. The result of this research is : (1) Court Ruling in case Number 362 / Pdt.G / 2019 / PA.Wt is needed because there is a need for a Court Ruling on the origin of the assets so that it can be seen that the land is the wife's inheritance. This determination of the Religious Court is required for administrative requirements in making the Sale and Purchase Deed by the Notary / PPAT and the process of transferring names at the Land office. (2) As for the possibility of a court ruling on the status of the assets, basically it is not possible to replace it with other evidence, it can be explained that the Court Ruling regarding the status of assets in marriage is the strongest evidence because the decision was made based on facts at trial and testimony from witnesses , so that the judge is convinced about the status of the assets concerned whether they are included in joint assets or included as the inheritance of the wife or husband. The Court's Ruling regarding the assets is the strongest evidence and it is needed as an administrative requirement in managing the land registration because in the Court Decision there is an executorial title.

Kata Kunci : Harta Bawaan, Perkawinan, Peralihan Hak Atas Tanah