INDEPENDENSI DAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGURUS DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT. MALIOBORO ENSU SEJAHTERA KAITANNYA DENGAN KEADILAN PANCASILA (STUDI PUTUSAN NOMOR 33/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.SMG)

DITA BIDRI RIYANDANI, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2021 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) Independensi dan benturan pengurus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Malioboro Ensu Sejahtera kaitanya dengan Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dan Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, (2) nilai-nilai keadilan Pancasila dalam PKPU PT. Malioboro Ensu Sejahtera. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung wawancara narasumber. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan metode dokumentasi dan alat berupa studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan alat berupa pedoman wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa parameter independensi tidak dapat diukur melalui Pasal 234 ayat (1) UU KPKPU karena UU KPKPU tidak mengaturnya secara komprehensif. Secara sederhana, untuk melihat independensi pengurus pada perkara PKPU PT. Malioboro Ensu Sejahtera adalah melalui surat pernyataan dan lampiran ijin profesi yang diajukan oleh pengurus pada saat permohonan PKPU diajukan. Nilai-nilai keadilan Pancasila dalam proses penanganan PKPU PT. Malioboro Ensu Sejahtera melihat pada keadilan sosial, selama keadilan sosial terpenuhi maka kesesuaian terhadap sila-sila yang lain terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) Integritas dalam independensi pengurus tidak terpenuhi (2) Nilai-nilai keadilan Pancasila tidak terpenuhi. Saran yang dapat diberikan yaitu (1) Perlu diatur mengenai cara menguji independensi pengurus di pengadilan, dan (2) Pemerintah perlu memberi ketentuan pemenuhan waktu terjaminnya hak pekerja dalam undang-undang.

This study aims to determine and analyze: 1) the administrators independence and conflict of interest in handling the case of Suspension of Payment (PKPU) by PT. Malioboro Ensu Sejahtera in its relation to the rules Article 234 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and the Professional Code of Ethics of the Indonesian Association of Curators and Administrators, (2) The Pancasila values of Justice in PKPU by PT. Malioboro Ensu Sejahtera. This research is normative legal research supported by interviewees. Normative legal research is carried out by library research to browse secondary data in primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, with documentation methods and tools in the form of document studies. Interviews were conducted on the informant following the interview guidelines as the tool. Moreover, the collected data are analyzed with the qualitative analysis method. The results of the research and discussion have shown that the independence parameter cannot be measured through Article 234 paragraph (1) of the Bankruptcy Law because the Law does not regulate it comprehensively. In simple terms, to see the independence of the Administrators in the PKPU case of PT. Malioboro Ensu Sejahtera is through a statement letter and attachment of a professional license submitted by the Administrators when the PKPU application is submitted. The relevance of Pancasila justice in the process of handling PKPU case by PT. Malioboro Ensu Sejahtera is seen as social justice. As long as social justice is fulfilled, then conformity to other precepts is fulfilled. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that (1) the integrity independence of the Administrators is not fulfilled (2) Pancasila values of justice is not fulfilled. Suggestions that can be given are (1) It is necessary to regulate how to test the independence of the Administrators in court, and (2) The Goverment needs to provide provisions for the fulfillment of the guarantee of labor rights.

Kata Kunci : ndependensi, Pengurus, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. / Independence, Administrator, Suspension of Payment.