LEGAL PROTECTION FOR GOJEK CONSUMER IN P2P LENDING FEATURE PAYLATER ACCORDINNG TO POJK 77/POJK.01 2016

KRISTO EVAN T, Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M. Dev. Prac. (Adv.),

2021 | Skripsi | S1 HUKUM

Layanan pinjam meminjam P2P layaknya sebuah marketplace yang di jalankan oleh Penyelenggara. Dalam skema ini Penyelenggara adalah Gojek Indonesia dan Findaya Indonesia. Sistem P2P berfungsi dimana Penyelenggara menyediakan tempat bertemu untuk Pemberi dana dan Peminjam dana. Penyelenggara memfasilitasi dan menyediakan tempat pertemuan dalam platform elektronik, yaitu aplikasi Gojek. Ketika Pemijam dana membuat permintaan akan peminjaman, Penyelenggara akan memfasilitasi dan mencari Pemberi dana yang sesuai. P2P diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK/01 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ilmiah ini bertjuan untuk menganalisa bagaimana hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak yang berhubungan dan menganalisa bagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK/01 tahun 2016 memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen P2P PayLater yang difasilitasi oleh Gojek Indonesia dan Findaya Indonesia, tidak terbatas oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK/01 tahun 2016 namun juga pada sumber hukum relevan lainnya, dan untuk mengidentifikasi aspek apa yang dapat dikembangkan dengan maksud memberi perlindungan hukum yang lebih baik terhadap konsumen. Penelitian ilmiah ini dilaksanakan menggunakan metode normatif empiris, data literatur digabungkan bersama observasi non partisipasi dan wawancara dengan tujuan untuk mendukung data temuan. Observasi non partisipasi dilakukan pada data publik di Twitter, yang kemudian akan dianalisa dengan metode deskriptif. Setelah melakukan riset, penulis menemukan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK/01 tahun 2016 telah mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dikategorikan menjadi Perlindungan hak konsumen, Perlindungan terhadap privasi data, Perlindugan terhadap transaksi elektronik dan Sanksi dan metode penyelesaian masalah. Penulis juga menemukan hal yang dapat dikembangkan dengan tujuan memberi perlindungan hukum yang lebih baik terhadap konsumen, dimana dibutuhkannya aturan yang mengatur lebih rinci bukan hanya sebagai panduan bagi Penyelenggara untuk membuat standar operasional prosedur agar dapat terwujudnya perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap konsumen dan untuk Penyelenggara agar memberi pelayanan konsumen yang lebih baik lagi.

Peer to peer lending scheme is like a marketplace, where it is run by the Provider. In this matter, the market place is run by Gojek Indonesia and Findaya Indonesia. Peer to peer Lending system works where a Provider provide a place where the Lender of money could meet with the Borrower of money. The Provider facilitate the meeting through electronic media, in this matter is Gojek Application. When the Borrower of money submit their request on lending money, the Provider facilitate on finding the right Lender. In Indonesia Peer to Peer Lending is regulated by Financial Service Authority Regulation POJK 77/POJK.01 2016 Concerning Technology Based Lending and Borrowing Service. This legal research is aimed to analyzed on how is the legal relation that occurred between the parties in this peer to peer lending scheme and determine how Financial Service Authority POJK 77/POJK.01 2016 provide legal protection towards Peer to peer lending scheme PayLater Customer provided by Gojek Indonesia and Findaya Indonesia, but not restricted only to Financial Service Authority POJK 77/POJK.01 2016 but also other relevant legal sources, and to determine on what aspect that could be improved to provide better legal protection towards the customer. This legal research is adopting normative empirical method, where data literature studies is combined with non-participant observation and interview to support the findings. Non participant observation was conducted towards public data in Twitter. Furthermore, the data collected will be analyzed with descriptive method. After conducting the research, the author found that Financial Service Authority POJK 77/POJK.01 2016 do provide legal protection towards the customer of peer to peer lending manifested inside the Articles, that can be categorized into Protection of Customer Rights, Protection towards Data Privacy, Protection in scope of Electronic Transaction and Sanction and. Dispute Resolution. The author also found that there are some aspects from the regulation that could be improved in order to provide better legal protection towards the customer of peer to peer lending ,where there is a need for a better regulation and not merely some guidelines for the Provider to create their standard operational procedure in order to increase the efficiency of legal protection towards the customer, and for the Provider to provide better customer service.

Kata Kunci : Legal Protection, P2P, Consumer Protection, Gojek PayLater, OJK